TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) Kutai Kartanegara diminta untuk melaksanakan pelayanan publik dalam rangka menciptakan koperasi berkualitas dan UKM yang naik kelas.

Hal ini diungkapkan Sekda Kukar Sunggono saat menghadiri pelepasan purna tugas Kepala DISKOPUKM Kukar, Senin (29/04/2024).

Menurutnya, hal tersebut tidak akan terwujud jika ASN yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM tidak memahami tugas dan memiliki kompetensi serta dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebagaimana rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah kabupaten serta ketentuan lainnya terkait pembangunan dan juga kepegawaian. Pemahaman target dan sasaran dengan memperhatikan indikator capaian kinerja yang berkorelasi signifikan terhadap capaian kinerja.

"Sebagai contoh adalah penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Kukar. Dinas Koperasi dan UKM diharapkan berperan besar dalam kegiatan tersebut dengan menghadirkan koperasi dan UKM yang dapat mencegah dan menanggulangi stunting dan kemiskinan. Memang terjadi benturan atau belum paripurnanya dalam sistem penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, namun kreativitas ASN diharapkan dan dapat menemukan jalan keluar terhadap hal tersebut sehingga tidak ada lagi jawaban bahwa kami tidak bisa turut serta dalam program penanganan stunting dan kemiskinan karena program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat mengakomodir kegiatan tersebut. Kalau tidak ada kreativitas ASN, maka timbul pertanyaan sampai kapan kita dapat berperan aktif dan sampai kapan stunting dan kemiskinan akan tuntas di Kabupaten Kukar," terangnya.

Untuk itu, dirinya juga memberikan pesan kepada ASN yang ada pada dinas koperasi dan UKM, yang pertama dan yang paling mendasar yaitu lakukan dan sesuaikan mindset atau pola pikir sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah budaya kerja yang selama ini belum sesuai dengan ketentuan dan keadaan bahwa zaman atau era sudah tidak seperti dulu lagi.

"Selanjutnya yang kedua, terapkan core value ASN berakhlak dengan eviden atau pembuktian yang tidak dibuat atau asal disajikan saja. Namun melalui perencanaan yang baik dan menjadi rencana aksi sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan untuk dilakukan perbaikan," imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, yang ketiga ciptakan atau mutakhirkan data. Hal ini sangat penting, karena semua perencanaan yang menghasilkan program, kegiatan dan sub kegiatan berawal dari data yang valid. Data ini dihasilkan melalui kinerja yang sesuai dengan indikator data sehingga tidak ada lagi data tidak lengkap apalagi kesalahan data.

"Keempat, tingkatkan kompetensi dan hadirkan Inovasi. Pertanyaannya bagaimana kita memberikan bimbingan arahan dan sebagainya, jika ASN Dinas Koperasi dan UKM tidak update ilmu pengetahuan dan malah kalah dengan obyek yang menjadi sasaran pembinaan, " tandasnya. (One/Adv)