• Sabtu, 20 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara





TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 12,62 triliun.

Melejitnya anggaran Kukar itu mendapatkan perhatian khusus dari beberapa anggota DPRD Kukar, salah satunya Saparuddin Pabonglean, yang berharap agar anggaran tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat Kukar.

Saparuddin mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah bekerja maksimal dalam memperjuangkan anggaran tersebut.

Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan skala prioritas, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar.

"Kami berharap anggaran tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi misi Bupati, serta aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Pokir DPRD. Antara lain pembangunan infrastruktur terutama konektivitas antar wilayah yang sampai saat ini masih banyak jalan-jalan yang masih perlu perhatian terutama di daerah hulu pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas antar wilayah dan perbaikan ruas-ruas jalan."ungkapnya, Selasa (21/11/23).

Selain itu, ia menyebut revitalisasi pasar, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan kesehatan sebagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKS tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD untuk mendorong ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM, dan menilai pasca pandemi COVID-19 sebagai kesempatan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Ia juga memberikan catatan mengenai persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengelola dana sebesar ini. Perlunya SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai agar pengelolaan anggaran dapat berjalan efektif.

"Sebagai langkah awal, kami menyarankan percepatan proses administrasi dan lelang, bahkan sudah meminta agar lelang dapat dimulai pada Januari atau Februari agar pelaksanaan proyek dapat dimulai paling lambat pada bulan Maret." tutupnya. (adv/dri)

Pasang Iklan
Top