• Jum'at, 23 Februari 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



Kepala Disdukcapil Kukar Muhamad Iryanto

TENGGARONG (KutaiRaya.com) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 Miliar untuk pengadaan blanko E-KTP. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024.

Kepala Disdukcapil Kukar Muhamad Iryanto mengatakan terkait dengan pengadaan blanko ini sebanyak 200 ribu keping, yang diadakan melalui mekanisme jalur hibah ke Kemendagri RI, Dirjen Dukcapil. Pengadaan ini memang diperbolehkan dengan dasar dari Permendagri nomor 99 tahun 2019, artinya pengadaan blanko dengan dana daerah tapi dengan mekanisme hibah ke Pemerintah Pusat.

"Pengadaan ini untuk memenuhi kebutuhan blanko fisik E-KTP di Kukar, dimana kebutuhan itu yang ada disampaikan oleh pusat ke Kukar itu tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Misalnya kita butuhnya 55 ribu keping, tapi yang di drop 4 ribu keping saja. Itu selalu kurang tidak akan bisa terpenuhi. Makanya kita lakukan langkah khusus pengadaan tersendiri melalui hibah itu." ujar Iryanto Jum'at (28/4/23).

Adapun tujuannya, agar nanti pelaksanaan pemilu baik presiden, pileg maupun pilkada di 2024 itu, semua warga Kukar terpenuhi. Tidak ada alasan tidak punya KTP karena blanko tidak ada, semua akan ada. Diasumsikan tahun ini butuhnya 100 ribu keping, tahun depan 100 ribu keping. Jadi semuanya bisa terpenuhi.

"Tapi di samping itu, kita juga terus lakukan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kita lakukan pengadaan KTP doble track istilahnya, jadi KTP fisik tetap ada, yang digital juga ada. Karena tidak terhindarkan pasti dibutuhkan di masa depan." jelasnya.

Intinya, pak Bupati telah melakukan langkah besar pengadaan blanko dengan menyetujui anggaran pengadaan tersebut sekitar Rp 2 miliar, untuk 200 ribu keping itu. Berati komitmen Pemkab untuk mensukseskan pemilu itu sangat besar perhatiannya.

Sekedar diketahui info dari pemerintah pusat itu, tahun ini hanya ada 4 daerah yang berani mengadakan pengadaan blanko melalui hibah tersebut. Yaitu Balikpapan, Kukar, Kutim, dan Lampung.

"Saya selaku Kadis Dukcapil juga ingin memastikan untuk masalah KTP sebelum pemilu digelar tahun depan itu sudah beres, karena akar masalah utama itu adalah blankonya."tutupnya. (*dri/adv)

Pasang Iklan
Top