(Wakil Ketua Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Polemik pergantian Ketua DPRD Kaltim kembali bergulir. Kali ini Fraksi Golkar DPRD Kaltim kembali menggelar rapat internal membahas pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Selasa (6/7/2021).

Wakil Ketua Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry mengatakan, hasil rapat tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian ke Banmus terkait pengagendaan pergantian Ketua DPRD Kaltim.

"Kami dari Fraksi Golkar DPRD Kaltim menunggu dari pimpinan, karena di rapat Banmus Fraksi Golkar sudah menyampaikan terkait dengan penggantian ketua DPRD Kaltim agar segera diagendakan di rapat Banmus, waktu itu Ketua DPRD Kaltim minta waktu mau rapat pimpinan, sekarang posisi kami sedang menunggu dari pimpinan untuk segera digelar rapat Banmus untuk membahas agenda pergantian ketua DPRD Kaltim," ujar Owi sapaan akrabnya.

Owi mengaku, karena hal ini bagi kami, pergantian Ketua DPRD Kaltim itu merupakan perintah partai, maka kami dari Fraksi menjadi tugas kami untuk meneruskan dan seyogyanya semua anggota Fraksi termasuk Pak Makmur harus mengikuti perintah partai karena beliau juga anggota Fraksi Golkar.

"Kami mohon bahwa semua pihak bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya itu ranah Partai politik mana yang lembaga, artinya seorang Ketua DPRD itu didalam PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bisa diganti yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan kalau digantikan partainya. Sekarang Ketua DPRD Kaltim sudah ada surat keputusan pergantian dari partai Golkar, maka otomatis seharusnya terjadi pergantian," terangnya.

Dan sekarang lanjut Owi, prosesnya di DPRD Kaltim, bagaimana proses itu bisa diagendakan di Banmus kemudian dilaksanakan proses pemberhentian dan pergantian.

"Misalnya ada hal-hal yang merasa bahwa perlu memberikan pembelaan ada di Mahkamah Partai, jadi silahkan menyampaikan data, fakta hak bela terkait dengan keputusan itu. Tetapi DPRD Kaltim ini diharapkan mengikuti proses yang ada. Harapannya begitu kami mengetuk hati para pimpinan Ketua DPRD dan para Wakil Ketua supaya menghormati apa yang menjadi keputusan Partai Golkar," harapnya. (One/Adv)