Kondisi Jembatan di kawasan pertanian kurang layak.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti minimnya infrastruktur pertanian di Kukar, khususnya Kecamatan Tenggarong.

Pasalnya, di Kelurahan Bukit Biru khususnya, pada sektor pertanian masih memerlukan infrastruktur pertanian yang memada,i baik itu jembatan atau jalan usaha tani.

Anggota DPRD Kukar, Sugeng Riyadi mengatakan, infrastruktur pertanian yang memadai ini sangat penting.

Sebab infrastruktur yang layak dipastikan dapat memudahkan petani dalam menjalankan aktivitasnya.

"Kalau infrastrukturnya kurang memadai, hasil panen pertanian juga kurang maksimal," kata Sugeng kepada media usai peninjauan infrastruktur pertanian di Kelurahan Bukit Biru Tenggarong, Senin (19/1/2026).

Ia meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memenuhi kebutuhan petani termasuk infrastruktur pertanian yang layak.

Kondisi infrastruktur pertanian yang kurang layak ini telah dirasakan petani selama sekitar 5 tahun belakangan ini.

"Kami siap mengawal aspirasi petani terkait perbaikan infrastruktur pertanian. Ini sangat dibutuhkan oleh petani," ucapnya.

Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur pertanian ini harus sejalan dengan program pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Mari bersama-sama mewujudkan swasembada pangan dan petani terus bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya," tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto menambahkan, para petani telah menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan infrastruktur pertanian, khususnya di Kelurahan Bukit Biru.

"Infrastruktur pertanian yang kurang layak ini menjadi perhatian kita semua. Mengingat akses utama pertanian yang layak, pasti dapat memudahkan petani untuk mengeluarkan hasil pertaniannya," tambah Desman.

Menanggapi ini, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Rifani mengatakan, pihaknya bakal terus memperhatikan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh petani secara bertahap.

Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Petani silakan usulkan apa saja yang dibutuhkan, nanti akan dilihat dari skala prioritas maupun kemampuan keuangan daerah," ucap Rifani. (ary)