• Sabtu, 21 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, Sabtu (21/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Persoalan pengurangan target opsen dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang berdampak pada keuangan Kota Samarinda berpotensi memasuki babak baru.

DPRD Samarinda mulai mempertimbangkan sejumlah langkah lanjutan untuk memperjuangkan dana sekitar Rp 209 miliar yang dinilai menjadi hak daerah.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan mengatakan, pihaknya belum ingin terburu-buru mengambil langkah konfrontatif.

Komunikasi antarpemerintahan dinilai menjadi jalan pertama untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut.

Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara terperinci metode kalkulasi yang digunakan Pemprov Kaltim hingga berpengaruh terhadap proyeksi penerimaan daerah.

“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” kata Viktor.

Selain persoalan perhitungan, kepastian waktu penyaluran dana juga menjadi perhatian legislatif.

Hingga kini, DPRD masih menunggu kejelasan mengenai jadwal transfer dana yang dipersoalkan tersebut.

"Kalau komunikasi ini belum menemukan titik terang, tentu kami akan memanggil pihak terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk meminta penjelasan," ujarnya.

Bagi politikus Partai Demokrat tersebut, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perbedaan angka dalam perencanaan keuangan antarpemerintah daerah.

Nilai Rp 209 miliar itu memiliki arti penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah kota membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

“Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar,” tuturnya.

Lebih jauh, Viktor menyampaikan perjuangan terhadap dana tersebut juga berpotensi melibatkan struktur Partai Demokrat di tingkat daerah maupun pusat.

Langkah itu diperlukan untuk membahas kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum, apabila komunikasi dan upaya politik tidak membuahkan hasil.

“Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat), apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” ucap Viktor. (Abi)



Pasang Iklan
Top