
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, Sabtu (21/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)
SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Popularitas rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah meluasnya penggunaan produk tersebut, keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, penyalahgunaan, produksi hingga perdagangan vape sebagai perbuatan haram dinilai menjadi peringatan penting bagi masyarakat, Sabtu (21/11/2026).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menilai fatwa MUI dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko ketergantungan nikotin yang terkandung dalam sejumlah produk rokok elektrik.
Menurut Salehuddin, persoalan vape tidak lagi sebatas pilihan gaya hidup. Perkembangan penggunaannya yang semakin luas, termasuk di kalangan perempuan dan remaja, perlu mendapat perhatian serius.
“Secara pribadi, saya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan MUI. Sebab, MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa,” ujarnya.
Ia melihat daya tarik vape tidak terlepas dari beragam pilihan produk dan varian rasa yang ditawarkan. Kondisi tersebut membuat rokok elektrik semakin mudah diterima sebagai bagian dari tren pergaulan anak muda.
Padahal, anggapan bahwa vape lebih menarik atau menjadi alternatif gaya hidup modern tidak serta-merta menghilangkan risiko kesehatan. Kandungan nikotin dalam cairan rokok elektrik tetap berpotensi memicu ketergantungan, terutama apabila digunakan secara berulang.
Salehuddin menilai pertimbangan MUI dalam mengeluarkan keputusan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah persoalan ketergantungan nikotin yang lebih luas di masyarakat.
“Kalau melihat alasan yang mendasari keputusan MUI, saya kira tujuannya lebih kepada melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam kecanduan nikotin,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan kandungan nikotin dalam produk vape. Sebab, kadar nikotin pada sejumlah produk rokok elektrik dapat cukup tinggi sehingga berpotensi membuat penggunanya mengalami ketergantungan.
Menurutnya, perlindungan generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan keputusan atau imbauan. Kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik juga harus diperkuat agar tren tersebut tidak semakin dinormalisasi.
“Saya sependapat dengan langkah MUI yang menjadikan aspek kesehatan dan perlindungan generasi muda sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan tersebut,” katanya.
Salehuddin berharap fatwa tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi penggunaan vape. Terlebih, kalangan remaja perlu memahami bahwa rokok elektrik bukan produk tanpa risiko hanya karena memiliki bentuk, rasa, dan cara penggunaan yang berbeda dari rokok konvensional.
“Harapannya, masyarakat, terutama kalangan remaja, semakin berhati-hati terhadap penggunaan rokok elektrik dan tidak menganggap vape sebagai bagian dari gaya hidup yang bebas risiko,” pungkasnya. (Adv/Abi)