• Minggu, 22 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, Sabtu (21/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Persoalan keabsahan ijazah anggota legislatif tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Jika terbukti menggunakan dokumen pendidikan tidak sah, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menghadapi konsekuensi serius, mulai dari pergantian antarwaktu (PAW) hingga proses hukum pidana, Sabtu (21/11/2026)

Sikap tegas tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menyusul munculnya petisi daring yang mendesak verifikasi ijazah anggota DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.

Menurut Agus, persyaratan pendidikan bagi calon anggota legislatif harus diterapkan secara konsisten. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, terutama menyangkut ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

“Kalau aturannya di pusat harus SMA, ya di daerah harus sama juga. Kalau ada yang terindikasi, harus diperiksa. Kenapa di pusat boleh, di sini tidak,” kata Agus.

Agus menilai, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pemalsuan ijazah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan, penggunaan dokumen pendidikan yang tidak sah dapat berdampak langsung terhadap kedudukan seseorang sebagai anggota legislatif. Selain kehilangan jabatan melalui mekanisme PAW, yang bersangkutan juga berpotensi menghadapi pertanggungjawaban pidana.

“Kalau yang bersangkutan terindikasi memalsukan, nah itu satu PAW. Kedua, unsur pidananya juga masuk,” tegasnya.

Namun, Agus mengingatkan agar proses pemeriksaan tetap membedakan antara dugaan pemalsuan dengan persoalan pengakuan atau kesetaraan pendidikan.

Apabila terdapat dokumen rekomendasi dari instansi berwenang yang menyatakan suatu pendidikan setara dengan SMA, dasar penerbitan rekomendasi tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi juga pada keabsahan dokumen dan kewenangan lembaga yang menerbitkannya.

“Misalnya ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan itu sederajat dengan SMA-nya, itu bisa kita debat meja lagi,” ujarnya.

Agus juga merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif, yakni tamat SMA, SMK, atau sederajat.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi acuan dalam menilai kelayakan pendidikan seorang calon wakil rakyat. Persoalan utama bukan pada tingginya jenjang pendidikan, melainkan pengakuan dan keabsahan ijazah yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

“Persyaratan pendidikan minimal SMA/SMK/sederajat. Maka jangan dipaksakan S1. Terpenting, ijazah SMA/SMK-nya diakui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan,” jelas Agus.

Ia turut mengingatkan bahwa pengawasan terhadap integritas anggota legislatif tidak semestinya berhenti pada persoalan ijazah. Persyaratan dan kewajiban lain, termasuk pemeriksaan narkoba, juga perlu mendapat perhatian.

“Tidak hanya masalah ijazah saja, yang lainnya seperti tes narkoba juga boleh,” pungkas Agus Suwandi. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top