• Selasa, 17 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Senin (16/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah kebutuhan peningkatan infrastruktur, DPRD Kaltim mendorong percepatan peralihan konstruksi jalan dari aspal ke beton rigid agar kualitas dan ketahanan jalan semakin baik. Senin (16/11/2026).

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai penggunaan beton rigid menjadi pilihan untuk meningkatkan daya tahan jalan, terutama pada ruas yang membutuhkan pembangunan jangka panjang. Sejumlah proyek jalan provinsi di Kukar bahkan telah menggunakan konstruksi tersebut.

Meski demikian, pembangunan belum sepenuhnya tuntas. Beberapa ruas yang masih menggunakan aspal mulai mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan dan peningkatan secara bertahap.

"Kalau jalan aspal memang sudah mulai banyak yang rusak," kata Samsun.

Samsun menyebut salah satu ruas yang telah menggunakan konstruksi beton rigid adalah jalur Simpang Patung Lembus menuju Sebulu. Kondisi jalan tersebut relatif baru dan dinilai memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan konstruksi aspal.

"Namun, untuk ruas yang baru dibangun, seperti di Simpang Patung Lembus ke arah Sebulu, kondisinya relatif baru dan lebih kuat karena menggunakan beton rigid," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas jalan tidak bisa dilakukan sekaligus karena panjangnya ruas yang harus ditangani serta kebutuhan anggaran yang cukup besar. Karena itu, penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan tingkat prioritas pembangunan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tetap mengarahkan pembangunan pada penyelesaian ruas-ruas yang belum menggunakan konstruksi beton rigid.

"Prioritasnya adalah menyelesaikan bagian yang belum selesai," tegas Samsun.

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan anggaran daerah turut memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur jalan. Samsun mengakui alokasi anggaran untuk pembangunan jalan mengalami penurunan sehingga pemerintah belum dapat menuntaskan seluruh pekerjaan dalam satu waktu.

Kendati demikian, kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan jalan tetap dianggarkan setiap tahun. Pemerintah provinsi juga mengandalkan tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pekerjaan Umum (PU) yang membagi penanganan infrastruktur berdasarkan wilayah selatan, tengah, dan utara Kaltim.

Pembagian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga penanganan jalan tetap berjalan sesuai wilayah kerja dan kebutuhan masing-masing.

Samsun berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat penyelesaian ruas-ruas yang masih membutuhkan peningkatan konstruksi. Jalan yang mengalami kerusakan perlu mendapat perhatian agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga.

"Meski anggaran terbatas, penyelesaian jalan tetap harus berjalan secara bertahap. Ruas yang mengalami kerusakan perlu menjadi perhatian agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Targetnya, semua menggunakan beton rigid," ungkapnya.

Ia memastikan penganggaran tetap dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

"Tapi, penganggaran tetap dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan," pungkas Samsun. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top