• Selasa, 17 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Senin (16/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Dinamika politik nasional terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mendapat perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Masyarakat diminta tidak terseret spekulasi, sementara pemerintah diharapkan tetap berkonsentrasi menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Senin (16/11/2026).

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai persoalan pergantian maupun pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Menurutnya, perkembangan politik di tingkat pusat tidak seharusnya memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan, persoalan jabatan kenegaraan memiliki aturan dan tahapan yang harus dipatuhi. Karena itu, masyarakat perlu membedakan informasi yang sudah memiliki kepastian dengan berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.

"Menurut saya, masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi dinamika politik yang berkembang. Kita harus cermat menerima informasi dan jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang belum jelas kepastiannya," kata Salehuddin.

Salehuddin menjelaskan, apabila pengunduran diri tersebut diproses secara resmi, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme sesuai ketentuan konstitusi.

Ia meminta masyarakat tidak mendahului proses yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan lembaga negara. Berbagai pandangan maupun usulan nama pengganti yang beredar belum sepatutnya dianggap sebagai keputusan resmi.

"Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tentu tidak bisa dilakukan berdasarkan opini atau keinginan kelompok tertentu. Ada aturan ketatanegaraan yang menjadi pedoman dan mekanismenya harus dijalankan melalui MPR," ujarnya.

Terkait sejumlah nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi jabatan Wakil Presiden, Salehuddin memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menilai keputusan mengenai persoalan tersebut harus menunggu proses dan perkembangan resmi di tingkat pusat.

"Memang sudah ada sejumlah nama yang diperbincangkan di tengah masyarakat. Namun, kita jangan terlalu jauh berspekulasi karena belum ada kepastian mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut," imbuhnya.

Di luar persoalan ketatanegaraan, Salehuddin menyoroti dampak yang mungkin muncul apabila dinamika politik berlangsung berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Situasi perekonomian yang menghadapi tekanan dari dalam negeri maupun perkembangan global membutuhkan perhatian serius. Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh perdebatan politik.

"Kita tentu tidak ingin dinamika politik yang berkepanjangan justru mengalihkan perhatian pemerintah dari pekerjaan utamanya. Saat ini masih banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi, baik dari dalam negeri maupun kondisi global. Pemerintah harus tetap fokus menjalankan program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi," tegasnya.

Ia berharap seluruh tahapan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung tertib, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Bagi Salehuddin, stabilitas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah harus tetap memastikan kebijakan ekonomi berjalan, pelayanan publik terjaga, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak kehilangan arah.

"Yang terpenting, seluruh proses konstitusional dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama," pungkasnya. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top