
Pembahasan RKPD 2028 di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). (Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028.
Penyusunan tersebut harus mulai dimatangkan pada November 2026 agar arah pembangunan 2 tahun mendatang tetap sesuai dengan target pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan setiap OPD agar tahapan pembahasan RKPD 2028 dapat dilaksanakan paling lambat akhir November ini.
Menurutnya, penyusunan RKPD dilakukan 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan.
Sehingga perencanaan untuk 2028 harus mulai dibahas sejak 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menjelaskan, visi dan misi Bupati Kukar melalui program Kukar Idaman Terbaik telah dituangkan dalam matriks RPJMD.
Dokumen tersebut memuat target program pembangunan mulai 2026, 2027, 2028 hingga 2030.
"Untuk RKPD 2028 ini, kita harus memastikan apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan RPJMD. Sebab, target-target pembangunan sudah tertuang dalam matriks tersebut," ujar Erwin usai pembahasan RKPD 2028 dengan berbagai OPD di DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Dalam pembahasan awal, kata dia, sejumlah OPD turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi keuangan daerah.
Beban fiskal yang semakin berat membuat ruang anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan menjadi lebih terbatas.
Meskipun demikian, ia meminta seluruh pihak tetap optimistis dalam menyusun perencanaan.
Ia berharap kondisi fiskal Kukar dapat membaik pada 2028 sehingga program-program yang telah direncanakan bisa dilaksanakan secara maksimal.
Namun, optimisme tersebut tetap harus diimbangi dengan perhitungan anggaran yang realistis.
Menurutnya, pembahasan RKPD menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali program-program yang telah direncanakan, terutama dari sisi efektivitas dan tingkat kebutuhan.
Ia menegaskan, program yang sesuai dengan RPJMD tetap menjadi perhatian.
Hanya saja, jika kemampuan keuangan daerah belum mencukupi, maka pemerintah perlu menentukan kembali skala prioritas.
Program yang sebelumnya masuk prioritas, tetapi dinilai belum terlalu mendesak, dapat diturunkan tingkat prioritasnya.
Sehingga anggaran bisa lebih difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
"Kalau memang kondisi fiskal masih terbatas, mau tidak mau kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi. Jadi, kita melihat mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan," tuturnya.
Ia menambahkan, penyesuaian program masih memungkinkan dilakukan apabila kondisi keuangan daerah mengalami perbaikan pada 2027.
Hal ini dapat dibahas kembali dalam proses penyusunan APBD melalui penyesuaian anggaran maupun pengembangan program.
Ia berharap seluruh OPD dapat menyusun RKPD 2028 secara cermat dan tidak hanya berpatokan pada daftar kegiatan.
Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap arah pembangunan Kukar pada 2028 tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, sekaligus mampu menjawab tantangan keterbatasan fiskal.
"Untuk sekarang kita tetap optimistis. Yang penting perencanaannya mengikuti mekanisme dan aturan, serta program yang disusun benar-benar memperhatikan prioritas pembangunan daerah," ucapnya. (Adv/Zar)