• Selasa, 17 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kutai Kartanegara



‎Pembahasan RKPD 2028 di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). (Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028.
‎
‎Penyusunan tersebut harus mulai dimatangkan pada November 2026 agar arah pembangunan 2 tahun mendatang tetap sesuai dengan target pemerintah daerah.
‎
‎Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan setiap OPD agar tahapan pembahasan RKPD 2028 dapat dilaksanakan paling lambat akhir November ini.
‎
‎Menurutnya, penyusunan RKPD dilakukan 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Sehingga perencanaan untuk 2028 harus mulai dibahas sejak 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
‎
‎Ia menjelaskan, visi dan misi Bupati Kukar melalui program Kukar Idaman Terbaik telah dituangkan dalam matriks RPJMD.
‎
‎Dokumen tersebut memuat target program pembangunan mulai 2026, 2027, 2028 hingga 2030.
‎
‎"Untuk RKPD 2028 ini, kita harus memastikan apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan RPJMD. Sebab, target-target pembangunan sudah tertuang dalam matriks tersebut," ujar Erwin usai pembahasan RKPD 2028 dengan berbagai OPD di DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
‎
‎Dalam pembahasan awal, kata dia, sejumlah OPD turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi keuangan daerah.
‎
‎Beban fiskal yang semakin berat membuat ruang anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan menjadi lebih terbatas.
‎
‎Meskipun demikian, ia meminta seluruh pihak tetap optimistis dalam menyusun perencanaan.
‎
‎Ia berharap kondisi fiskal Kukar dapat membaik pada 2028 sehingga program-program yang telah direncanakan bisa dilaksanakan secara maksimal.
‎
‎Namun, optimisme tersebut tetap harus diimbangi dengan perhitungan anggaran yang realistis.
‎
‎Menurutnya, pembahasan RKPD menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali program-program yang telah direncanakan, terutama dari sisi efektivitas dan tingkat kebutuhan.
‎
‎Ia menegaskan, program yang sesuai dengan RPJMD tetap menjadi perhatian.
‎
‎Hanya saja, jika kemampuan keuangan daerah belum mencukupi, maka pemerintah perlu menentukan kembali skala prioritas.
‎
‎Program yang sebelumnya masuk prioritas, tetapi dinilai belum terlalu mendesak, dapat diturunkan tingkat prioritasnya.
‎
‎Sehingga anggaran bisa lebih difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
‎
‎"Kalau memang kondisi fiskal masih terbatas, mau tidak mau kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi. Jadi, kita melihat mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan," tuturnya.
‎
‎Ia menambahkan, penyesuaian program masih memungkinkan dilakukan apabila kondisi keuangan daerah mengalami perbaikan pada 2027.
‎
‎Hal ini dapat dibahas kembali dalam proses penyusunan APBD melalui penyesuaian anggaran maupun pengembangan program.
‎
‎Ia berharap seluruh OPD dapat menyusun RKPD 2028 secara cermat dan tidak hanya berpatokan pada daftar kegiatan.
‎
‎Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran.
‎
‎Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap arah pembangunan Kukar pada 2028 tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, sekaligus mampu menjawab tantangan keterbatasan fiskal.
‎
‎"Untuk sekarang kita tetap optimistis. Yang penting perencanaannya mengikuti mekanisme dan aturan, serta program yang disusun benar-benar memperhatikan prioritas pembangunan daerah," ucapnya. (Adv/Zar)



Pasang Iklan
Top