
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kukar).(Dok. Andri/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen pemerataan kualitas pendidikan melalui Misi ke-1 Kukar Idaman Terbaik, salah satunya Program Bantuan Sekolah Swasta dan Pondok Pesantren Idaman. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, sekaligus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk optimalisasi program bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi satuan pendidikan.
Langkah ini menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kebutuhan perbaikan fasilitas sekolah tetap dapat dipenuhi secara bertahap.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah. Karena itu, pihaknya terus mengoptimalkan berbagai peluang bantuan dari pemerintah pusat, khususnya program revitalisasi satuan pendidikan.
Menurutnya, rehabilitasi sekolah tetap dilaksanakan melalui APBD. Namun, keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat terakomodasi.
Program revitalisasi nasional menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Heriansyah menjelaskan, sekolah yang mengajukan bantuan akan melalui tahapan seleksi dan pemeriksaan langsung oleh tim dari pemerintah pusat. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi fisik bangunan hingga kelengkapan administrasi, termasuk kejelasan status kepemilikan lahan sekolah.
“Status hak atas tanah sekolah harus jelas. Jika belum jelas, tentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu, berbagai persoalan administrasi dan status tanah sekolah sedang kita urai satu per satu, termasuk sekolah yang belum memiliki sertifikat,” jelasnya, Sabtu (14/11/2026).
Untuk memastikan usulan bantuan tepat sasaran, Disdikbud Kukar juga melakukan validasi, sinkronisasi, dan rekonsiliasi data pendidikan. Salah satu instrumen yang menjadi acuan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang memuat informasi satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi setiap sekolah, mulai dari tingkat kerusakan bangunan kategori ringan, sedang, hingga berat. Data itu juga mencakup kebutuhan fasilitas pembelajaran, seperti kekurangan ruang kelas dan kebutuhan pembangunan ruang kelas baru.
Data yang telah diperbarui menjadi dasar penilaian awal pemerintah pusat sebelum dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Dengan demikian, kondisi administrasi dan kebutuhan riil sekolah dapat dipastikan sesuai dengan usulan yang disampaikan.
Heriansyah menambahkan, sejumlah sekolah di Kukar telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi nasional. Salah satunya satuan pendidikan yang mengalami kebakaran hingga tiga ruang kelas sehingga membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara optimal.
Ia juga menyebutkan, mekanisme pelaksanaan revitalisasi berbeda dengan pembangunan yang biasanya melalui proses lelang. Dalam program tersebut, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 50 satuan pendidikan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat pada 2026.
Usulan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, hingga SMP. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Pujianto, program revitalisasi pemerintah pusat menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur sekolah, khususnya satuan pendidikan yang membutuhkan penanganan sarana dan prasarana.
"Kami sudah mengusulkan sekolah di Kukar untuk mendapatkan program tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan revitalisasi disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah, bukan melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memahami mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Disdikbud Kukar juga memastikan para kepala sekolah yang diusulkan telah mendapatkan pembekalan melalui pelatihan pengelolaan anggaran bantuan revitalisasi. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan transparan, tertib, dan sesuai kebutuhan sekolah.
"Kami memastikan para kepala sekolah telah mendapatkan pembekalan melalui pelatihan terkait pengelolaan anggaran bantuan revitalisasi. Sekolah yang diusulkan merupakan satuan pendidikan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan revitalisasi yang diperlukan. Kita terus berupaya menyinkronkan dengan program pemerintah pusat," jelasnya.
Pujianto berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kukar. Dengan dukungan tersebut, keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
"Jadi, anggaran daerah yang terbatas tetap dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya," jelasnya.
Melalui Program Bantuan Sekolah Swasta dan Pondok Pesantren Idaman serta optimalisasi bantuan revitalisasi nasional, Pemkab Kukar berharap peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata. Tidak hanya dari sisi bangunan dan fasilitas pembelajaran, tetapi juga melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik demi menciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan berkualitas. (Adv/Dri)