• Senin, 16 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, Sabtu (14/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, berupaya memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga dapat diterapkan untuk menjawab persoalan penanganan penyakit tersebut, Sabtu (14/11/2026).

Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan penyusunan regulasi tersebut telah memasuki tahap akhir. Pansus menargetkan seluruh pembahasan dapat diselesaikan pada 19 November 2026.

Menurut Darlis, penyusunan Ranperda harus mempertimbangkan kondisi nyata pelayanan kesehatan, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani pasien HIV/AIDS dan IMS. Untuk memperoleh gambaran tersebut, Pansus telah melakukan uji petik ke sejumlah rumah sakit di Kaltim.

“Kami sudah turun langsung ke beberapa rumah sakit untuk melihat bagaimana pelayanan kesehatan serta penanganan HIV/AIDS dan IMS selama ini berjalan,” kata Darlis.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut diperlukan agar materi regulasi tidak hanya bersumber dari kajian normatif. Pansus ingin mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme pelayanan, kendala yang dihadapi, serta pelaksanaan penanganan penyakit menular di fasilitas kesehatan.

“Uji petik ini penting agar kami tidak hanya menyusun regulasi berdasarkan teori, tetapi juga memahami langsung kondisi pelayanan kesehatan dan penanganan HIV/AIDS serta IMS di lapangan,” ujarnya.

Selain melihat kondisi pelayanan di daerah sendiri, Pansus juga berencana memperkaya materi pembahasan melalui studi banding ke sejumlah daerah. Tiga wilayah yang menjadi tujuan yakni Sulawesi Selatan, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Darlis menyebut ketiga daerah tersebut dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi Kaltim.

“Setelah melakukan uji petik beberapa rumah sakit, kami juga menjadwalkan studi banding ke daerah-daerah yang penanggulangan HIV/AIDS-nya lebih maju, seperti Sulawesi Selatan, Bali, dan Yogyakarta,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pansus berharap memperoleh referensi mengenai kebijakan, pola koordinasi, serta praktik penanganan yang telah diterapkan di daerah lain. Hasilnya kemudian dapat menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan penyelesaian.

“Kami ingin Ranperda ini benar-benar berpijak pada kondisi nyata. Pengalaman di lapangan harus menjadi pertimbangan agar aturan yang disusun nantinya bisa diterapkan dan menjawab persoalan yang ada,” tegas Darlis.

Ia menambahkan, keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang disusun dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

Pansus pun berupaya menjaga tahapan pembahasan agar tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan.

“Target kami tanggal 19 November 2026 pembahasan ini harus selesai. Kami berharap seluruh tahapan bisa berjalan sesuai jadwal sehingga Ranperda ini dapat segera dituntaskan,” ungkapnya.

Darlis berharap regulasi tersebut nantinya menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, sekaligus mendorong penanganan yang lebih terarah melalui koordinasi lintas sektor.

“Kita berharap Perda ini nantinya bisa menjadi pijakan yang kuat untuk memperbaiki upaya penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kaltim, sehingga penanganannya lebih terarah dan melibatkan berbagai pihak,” pungkasnya. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top