• Senin, 16 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, Sabtu (14/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel ingatkan pwnghematan Anggaran Pwndoaatan Belanja Daerah (AOBD) Kaltim tak korbankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes) dan guru, Sabtu (14/11/2026).

Kebijakan penghematan APBD Kaltim diminta tidak menjadikan TPP guru dan tenaga kesehatan sebagai sasaran pemangkasan. Di tengah tekanan fiskal daerah, pemerintah justru perlu lebih selektif menentukan belanja yang dapat ditekan tanpa mengganggu kesejahteraan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Dirinya menilai, pemangkasan TPP harus mempertimbangkan siapa saja yang terdampak. Sebab, penerima tambahan penghasilan tersebut bukan hanya pejabat struktural, melainkan juga guru, perawat, dan tenaga medis yang menjalankan pelayanan dasar setiap hari.

“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat. Mereka ini bekerja langsung melayani masyarakat, sehingga jangan sampai hak tambah penghasilannya justru ikut dikurangi,” ujar Ekti Imanuel.

Menurutnya, pembahasan efisiensi TPP selama ini sering kali lebih banyak dikaitkan dengan jabatan struktural. Padahal, kebijakan pemangkasan secara menyeluruh berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap pegawai yang jumlahnya besar di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Jangan sampai kita melihat TPP ini seolah-olah hanya milik pejabat eselon I atau eselon II. Kalau dibicarakan pemangkasan, yang ikut terkena justru guru dan perawat yang jumlahnya banyak,” jelasnya.

Ekti menegaskan, pemerintah harus membedakan antara belanja yang masih bisa dihemat dan komponen penghasilan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan dampaknya.

“Kalau memang harus melakukan penghematan, cari dulu pos belanja yang bisa dikurangi. Jangan langsung mengambil langkah yang berdampak kepada pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyebut Gubernur Kaltim menginginkan agar pemberian TPP tidak ikut terdampak kebijakan pengurangan anggaran. Harapan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan belanja daerah agar kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan tetap mendapat perhatian.

Salah satu pos yang dinilai masih dapat dikendalikan adalah belanja perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan.

“Perjalanan dinas, makan dan minum itu bisa dievaluasi lagi. Kalau memang ada yang bisa dihemat, lebih baik dari sana terlebih dahulu daripada mengurangi tambahan penghasilan guru dan tenaga kesehatan,” katanya.

Di sisi lain, Ekti memahami tekanan keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Namun, penghematan juga tidak boleh membuat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat terhenti, terutama infrastruktur jalan.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan prioritas anggaran.

“Kalau terkait proses pembangunan, tetap harus berjalan walaupun ada pengurangan anggaran yang cukup besar. Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tidak bisa diabaikan,” ungkapnya.

Ekti menambahkan, DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan penganggaran dan keberlanjutan program pemerintah.

Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan efisiensi yang lebih terukur, sehingga penghematan belanja tidak mengorbankan kesejahteraan tenaga pelayanan publik maupun kebutuhan pembangunan masyarakat.

“Intinya, kita mendukung efisiensi, tetapi harus tepat sasaran. Jangan sampai penghematan anggaran justru membebani guru, perawat, dan masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan serta pembangunan,” pungkas Ekti. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top