Potret kantor Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Jumat (13/11/2026).(Dok.Kec. Samarinda Ulu)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kecamatan Samarinda Ulu harus lebih selektif.

Pemerintah kecamatan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan wajib menjadi prioritas sebelum anggaran digunakan untuk pembangunan fisik maupun usulan tambahan warga.

Camat Samarinda Ulu, Sujono mengatakan, meskipun alokasi Probebaya tetap Rp 100 juta per Rukun Tetangga (RT), pencairannya tahun ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 60 persen atau Rp 60 juta dialokasikan melalui APBD Murni, sedangkan 40 persen sisanya atau Rp 40 juta direncanakan melalui APBD Perubahan.

Skema tersebut merupakan penyesuaian pengelolaan keuangan daerah akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD), bukan pengurangan total pagu program.

“Pelaksanaan Probebaya tetap mengacu pada Perwali tentang pedoman teknis. Jadi, kegiatan yang sudah diwajibkan dalam aturan harus kita dahulukan sebelum mengakomodasi usulan lainnya,” kata Sujono, Jumat (13/11/2026).

Sejumlah program yang harus dipenuhi, meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pembiayaan BPJS, honor kader posyandu, serta sosialisasi pemilahan sampah.

Sujono menegaskan, kebutuhan tersebut tidak boleh terabaikan sebelum masyarakat menentukan penggunaan anggaran untuk kegiatan lainnya.

"Untuk sementara, kami memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Selanjutnya, penggunaan anggaran disesuaikan dengan hasil kesepakatan warga, terutama untuk perbaikan sarana dan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera," ujar Sujono.

Untuk pembangunan fisik, perhatian diarahkan pada kerusakan infrastruktur lingkungan yang membutuhkan penanganan segera, di antaranya saluran drainase yang rusak dan jalan berlubang.

“Kalau kondisi jalan dan drainasenya sudah baik, warga bisa mengusulkan kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pemasangan LPJU atau CCTV sesuai hasil kesepakatan bersama,” katanya.

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di gang dan kamera pengawas (CCTV), dapat menjadi pilihan untuk mendukung keamanan lingkungan.

Kendati demikian, penentuan kegiatan tetap mengacu pada hasil musyawarah masyarakat.

Usulan warga harus diselaraskan dengan ketentuan program dan kebutuhan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi.

"Harus yang mandatory, sisanya baru di skala prioritas," ucap Sujono. (Abi)