Walikota Samarinda, Andi Harun, Jumat (13/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya com): Penyesuaian alokasi opsen pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berpotensi meninggalkan beban Rp 209 miliar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada 2027.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengemukakan, pengurangan alokasi mencapai 26,24 persen dari target awal.

Rinciannya, lebih dari Rp 70 miliar dari opsen pajak dan lebih dari Rp 139 miliar dari bagi hasil pajak.

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran tersebut berisiko mengganggu pembayaran sejumlah kegiatan pemerintah yang telah berjalan dan memiliki kewajiban mengikat.

"Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp 209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027," kata Andi, Jumat (13/11/2026).

Pemkot Samarinda telah melayangkan surat keberatan, sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Masud.

Andi Harun mempersoalkan dasar hukum, formula penghitungan, serta mekanisme distribusi alokasi yang diterapkan.

Jika tidak ada koreksi, maka Pemkot membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

Namun, Andi Harun masih berharap rekonsiliasi dapat dilakukan agar perbedaan perhitungan tidak berujung pada sengketa antarpemerintahan.

“Kalau memang tidak ada koreksi atau peninjauan kembali, tentu kami bisa menempuh jalur hukum untuk menguji persoalan ini. Tapi kami tetap berharap ada ruang rekonsiliasi, sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan,” kata Andi Harun.

Dia menegaskan, langkah tersebut bukan persoalan politik, melainkan upaya memastikan kebijakan pembagian pendapatan daerah memiliki dasar hukum dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini bukan persoalan politik antara pemerintah kota dan provinsi,” ucapnya. (Abi)