Stan UMKM di Tenggarong.(Foto : Andri/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat pendataan dampak ekonomi dari aktivitas pariwisata, khususnya transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah mendorong sistem pencatatan transaksi yang lebih terintegrasi agar perputaran ekonomi dari kunjungan wisatawan dapat terukur dengan lebih akurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Darmawan, mengatakan selama ini tingginya aktivitas pengunjung di sejumlah kawasan wisata belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan data transaksi yang menyeluruh.

Menurutnya, transaksi UMKM sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, keberagaman metode pembayaran menjadi kendala dalam menghimpun data secara keseluruhan.

“Kalau melihat aktivitasnya, pengunjung yang datang itu cukup banyak. Transaksi UMKM juga besar, tetapi untuk mendapatkan angka pastinya memang masih menjadi tantangan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Awang mencontohkan kawasan Simpang Odah Etam (SOE) yang selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap Sabtu malam. Dengan jumlah pengunjung mencapai ribuan orang, perputaran uang di kawasan tersebut diperkirakan menyentuh ratusan juta rupiah dalam satu malam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan wisata dan ruang publik memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, terutama pedagang dan pelaku UMKM yang memanfaatkan tingginya kunjungan untuk menjalankan usaha.

“Setiap Sabtu malam itu pengunjungnya bisa sampai ribuan. Perputaran uangnya juga bisa mencapai ratusan juta rupiah,” ungkapnya.

Meski demikian, Dispar Kukar belum dapat memastikan nilai transaksi secara keseluruhan. Hal ini karena sistem pembayaran yang digunakan pedagang masih beragam, mulai dari uang tunai hingga layanan QRIS yang terhubung dengan sejumlah bank berbeda.

“Persoalannya, pembayaran ini tidak berada dalam satu sistem. Ada yang tunai, ada yang menggunakan QRIS dari bank berbeda-beda,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Awang menilai perlunya mempertimbangkan penggunaan kanal pembayaran yang lebih terintegrasi. Dengan sistem pencatatan yang terpusat, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah memantau aktivitas transaksi sekaligus memperoleh gambaran mengenai nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata.

“Kalau menggunakan satu QRIS yang sama, tentu akan lebih mudah untuk melihat berapa transaksi yang terjadi,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran tersebut harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Pemerintah tidak dapat memaksakan seluruh pedagang maupun pengunjung menggunakan satu metode pembayaran tertentu karena setiap pelaku UMKM memiliki kebiasaan dan kenyamanan transaksi masing-masing.

“Kita tidak bisa memaksakan semua pedagang atau pengunjung harus menggunakan satu sistem pembayaran. Itu juga harus mempertimbangkan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Awang menambahkan, ketersediaan data transaksi yang akurat menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengembangan pariwisata. Sebab, keberhasilan sektor ini tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dari besarnya belanja wisatawan dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Melalui pendataan yang lebih baik, Dispar Kukar berharap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat terpetakan secara lebih jelas. Data tersebut nantinya juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan destinasi wisata serta pemberdayaan UMKM di Kukar. (Adv/Dri)