Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.(Dok. Andri/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tetap berlanjut pada tahun mendatang. Program yang menjadi bagian dari Misi Pertama Kukar Idaman Terbaik tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan membantu masyarakat memperoleh pendidikan tinggi.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan keberlanjutan program beasiswa menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak Kukar memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tetap berjalan pada tahun depan sebagaimana mestinya. Kami juga berharap jangkauannya bisa semakin luas,” ujarnya Rabu (11/11/2026).

Menurut Aulia, kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus saling mendukung serta berjalan beriringan. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten berperan sebagai penguat untuk melengkapi program bantuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah di tingkat lebih tinggi.

Ia menilai, program Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menjangkau banyak mahasiswa maupun pelajar. Karena itu, program beasiswa dari Pemkab Kukar diharapkan dapat memperkuat dukungan tersebut agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.

“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan tidak ada anak Kukar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.

Aulia berharap, melalui dukungan beasiswa tersebut, kualitas generasi muda Kutai Kartanegara semakin meningkat. Menurutnya, beasiswa merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membantu anak-anak Kukar meraih pendidikan sesuai harapan dan cita-cita mereka.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik sejauh ini berjalan sesuai rencana. Penyaluran bantuan pendidikan kepada para penerima telah dilaksanakan melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

Ia menjelaskan, program beasiswa tersebut memiliki beberapa skema, di antaranya beasiswa stimulan dan beasiswa tematik. Beasiswa stimulan diberikan sebagai bantuan biaya pendidikan dengan besaran yang telah ditetapkan, sedangkan beasiswa tematik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bidang tertentu yang masih diperlukan pemerintah daerah.

“Secara umum, semuanya berjalan. Beasiswa ini ada yang bersifat stimulan dan ada pula beasiswa tematik. Untuk beasiswa tematik, biasanya diperuntukkan bagi OPD yang membutuhkan SDM dengan keahlian tertentu,” jelas Sunggono.

Ia mencontohkan, salah satu program beasiswa tematik dilaksanakan melalui kerja sama Dinas Perhubungan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi. Seluruh biaya pendidikan mahasiswa pada program tersebut ditanggung pemerintah daerah karena Kukar membutuhkan tenaga profesional di bidang transportasi.

Selain itu, terdapat pula dukungan pendidikan melalui perguruan tinggi keagamaan, seperti PTIQ atau IIQ. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan guna mendukung kebutuhan pemerintah daerah, termasuk program Gerakan Etam Mengaji (Gema).

Sunggono menambahkan, sasaran penerima beasiswa tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga mencakup pegawai pemerintah daerah maupun aparatur pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang menempuh pendidikan sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi.

Terkait persyaratan akademik, ia menegaskan bahwa setiap penerima beasiswa wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Khusus penerima beasiswa penuh, terdapat persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00. Sementara itu, penerima beasiswa stimulan memiliki ketentuan IPK minimal 2,75.

Menurutnya, persyaratan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab penerima dalam menjaga prestasi akademik selama menjalani pendidikan. Apabila penerima beasiswa penuh tidak mampu memenuhi standar IPK yang ditetapkan, terdapat konsekuensi berupa penghentian bantuan dan pengembalian dana sesuai ketentuan.

Sunggono mengungkapkan, pada 2026 terdapat satu penerima beasiswa yang dikenai kewajiban mengembalikan dana karena tidak memenuhi persyaratan akademik.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengedepankan pendekatan pembinaan dan komunikasi sebelum mengambil keputusan. Ia mengaku pernah berkomunikasi langsung dengan pihak perguruan tinggi untuk mengetahui penyebab penurunan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa.

“Kita tidak serta-merta memutus beasiswa. Misalnya, ketika IPK mahasiswa mengalami penurunan, kami datang ke kampus dan berkomunikasi untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi. Namun, kalau persyaratan yang sudah disepakati tidak terpenuhi, tentu ada konsekuensi yang harus dijalankan,” ungkapnya.

Melalui keberlanjutan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berharap semakin banyak generasi muda mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. (Adv/Dri)