Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, Rabu (11/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN di Samarinda menjadi perhatian DPRD.

Pemerintah kota diminta segera menuntaskan tunggakan sekitar Rp 10 miliar agar hak tenaga pendidik tidak terus tertunda di tengah kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menegaskan, pembayaran insentif guru harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Terlebih, kewajiban para tenaga pendidik dalam menjalankan tugas telah dipenuhi, sedangkan hak tambahan penghasilan mereka belum diterima secara utuh.

Ia menyoroti kondisi tersebut karena keterlambatan pembayaran berpotensi mendorong sebagian guru mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Haknya belum tertunaikan, sedangkan kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu cara yang paling cepat diambil adalah ke pinjol," kata Ismail, Rabu (11/11/2026).

Ismail mengemukakan, berdasarkan data yang diperolehnya, sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru.

Kondisi ini menjadi perhatian karena tenaga pendidik yang seharusnya memperoleh kepastian penghasilan justru dihadapkan pada persoalan keuangan.

“Untuk triwulan ketiga, pengajuan insentif mencapai Rp 15 miliar bagi sekitar 6.100 guru. Namun, yang baru dibayarkan hanya untuk satu bulan, yakni Juli,” ucapnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, pembayaran yang telah dilakukan mencakup insentif Juli sebesar Rp 5 miliar.

Sementara itu, hak untuk Agustus dan September senilai sekitar Rp 10 miliar masih belum terbayarkan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena periode triwulan keempat telah berjalan, sedangkan kewajiban pembayaran pada triwulan sebelumnya belum seluruhnya diselesaikan.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda menjelaskan keterlambatan pembayaran dipengaruhi keterbatasan kapasitas fiskal dan kondisi arus kas daerah.

Pemerintah harus mengatur pengeluaran secara cermat sembari menunggu penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun memahami adanya tekanan terhadap keuangan daerah, Ismail menilai kebutuhan anggaran insentif guru semestinya dapat diperhitungkan sejak awal.

Sebab, jumlah penerima telah didata sebelum tahun anggaran berjalan.

"Artinya, kita sudah tahu berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk insentif tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pendataan penerima yang telah dilakukan sejak awal seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan anggaran.

Sehingga keterlambatan pembayaran tidak terus berulang akibat persoalan pengelolaan keuangan daerah.

Ia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot Samarinda, terutama dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas belanja pada tahun anggaran mendatang.

Ismail juga meminta agar anggaran yang telah dialokasikan untuk insentif guru tetap dijaga dan tidak dialihkan ke sektor lain di luar kebutuhan pelayanan dasar.

"Walaupun pemerintah memiliki skala prioritas lain, kami berharap insentif guru tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan Pemkot Samarinda," ucapnya. (Abi)