Kasatpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini saat musnahkan 4.721 miras. Rabu (11/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Sebanyak 4.721 botol minuman keras (miras) dan minuman oplosan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dimusnahkan di halaman parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).

Pemusnahan ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah (perda) terhadap peredaran minuman beralkohol dan aktivitas usaha yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini mengatakan, ribuan botol tersebut merupakan akumulasi hasil operasi sejak Desember 2025 hingga pelaksanaan pemusnahan pada November 2026.

"Total ada 4.721 botol miras dan minuman oplosan. Terdiri dari berbagai macam merek dan jenis," ujar Anis.

Pengumpulan barang bukti dilakukan setelah pemusnahan sebelumnya pada 11 November 2025.

Sementara itu, hasil operasi setelah periode pengumpulan kali ini akan menjadi bagian dari pemusnahan berikutnya pada 2027.

Selain ribuan botol miras, Anis menyebutkan, ada 26 jenis barang bukti yang tercatat dalam berita acara kegiatan.

Namun, 8 tabung elpiji tidak ikut dimusnahkan secara fisik karena membutuhkan prosedur penanganan khusus.

Satpol PP Samarinda telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyerahan tabung tersebut.

Untuk sementara, seluruhnya masih disimpan di kantor Satpol PP sambil menunggu proses administrasi penyerahan.

"Tabung gas tersebut akan kami serahkan ke Pertamina dengan menggunakan berita acara," tuturnya.

Anis menambahkan, pelaksanaan pemusnahan telah dikoordinasikan dengan kejaksaan serta Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) di kepolisian.

Dalam penanganan pelanggaran, sebagian kasus telah diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring).

Namun, tidak seluruhnya dapat dilanjutkan ke proses tersebut.

“Namun, ada juga yang tidak bisa dilanjutkan karena pemilik barangnya tidak diketahui atau tidak memenuhi panggilan,” kata Anis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengemukakan, pemusnahan barang bukti menjadi bagian dari tindak lanjut penegakan perda.

Menurutnya, setiap barang hasil penertiban harus ditangani sesuai ketentuan, termasuk barang yang membutuhkan prosedur khusus.

"Pemusnahan tabung gas memiliki prosedurnya tersendiri. Kita harus melapor kepada Pertamina," ujar Neneng.

Ia juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar memahami aturan daerah ketika menjalankan aktivitas ekonomi, terutama terkait lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang.

“Kami terbuka jika masyarakat ingin bertanya atau mengetahui aturan yang berlaku. Pemerintah juga sudah menyiapkan lokasi yang bisa digunakan untuk berjualan,” tambah Neneng.

Menurutnya, penegakan aturan bukan bertujuan menghambat masyarakat mencari penghasilan.

Namun, aktivitas ekonomi tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban lingkungan.

“Kami sebenarnya tidak ingin menindak warga yang sedang berkegiatan ekonomi, tetapi tindakan tegas harus diambil jika aktivitas tersebut sedikit banyak mengganggu ketertiban umum,” ucapnya. (Abi)