Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengingatkan agar pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan, berjalan transparan dan bebas dari praktik Pungutan Liar (Pungli).

Pengawasan akan dilakukan bersama untuk memastikan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang.

Alwi mengapresiasi pembangunan TPS Pasar Sepinggan yang menelan anggaran Rp3,3 miliar. Menurutnya, meskipun fasilitas tersebut bersifat sementara, keberadaannya merupakan langkah besar pemerintah kota dalam menyediakan tempat berjualan yang lebih layak bagi para pedagang.

Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kota, DPRD melalui tim Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Alwi juga mengapresiasi pesan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud agar fasilitas pasar dijaga dengan baik dan tidak dijadikan ruang untuk praktik pungli.

“Semoga pasar ini bisa bermanfaat bagi para pedagang dan tentunya masyarakat serta lingkungan sekitar,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Terkait upaya mencegah pungli, Alwi menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turut memantau kinerja Dinas Perdagangan (Disdag) dalam pengelolaan pasar tersebut.

Menurutnya, komitmen bebas pungli juga telah disampaikan kepada pihak asosiasi yang terlibat dalam pengelolaan. Bahkan, mereka telah membuat surat pernyataan sebagai bentuk kesanggupan untuk tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.

“Saya pikir kita akan awasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalau mereka melanggar, pasti ada sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai rencana pembangunan pasar permanen, Alwi mengaku belum menerima laporan resmi dari Disdag. Ia ingin mengetahui terlebih dahulu apakah pembangunan nantinya dilakukan di lokasi yang sama, di area yang belum tersentuh pembangunan, atau di tempat berbeda.

Menurutnya, keberadaan TPS tersebut diperkirakan masih dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Namun, untuk jangka waktu yang lebih panjang, perlu ada kejelasan mengenai arah pembangunan pasar permanen.

“Yang jelas, saya tunggu laporan dulu dari Disdag seperti apa. Kalau memang di tempat berbeda, kita nanti hitung-hitung juga anggarannya. Apalagi sekarang kan efisiensi,” tutupnya. (Las)