Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta pemerintah kota tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai inovasi dan terobosan dinilai perlu dilakukan untuk menggali potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal, terutama menghadapi proyeksi pendapatan pada 2027.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan masih terdapat sejumlah sektor pendapatan yang belum mencapai target. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemkot Balikpapan, agar peluang peningkatan penerimaan daerah tidak terlewatkan.

“Dari hasil penjelasan Pak Wali Kota dalam rapat paripurna, tentunya ada beberapa target PAD yang belum tercapai. Sehingga kita perlu banyak mencari inovasi untuk memaksimalkan PAD dari beberapa sektor,” kata Budiono, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperluas penggalian potensi dari berbagai sektor. Tidak hanya mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan penerimaan dari retribusi serta pajak sektor usaha.

Sektor restoran dan usaha makanan-minuman, misalnya, dinilai masih perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Pengelolaan dan pengawasan yang optimal diharapkan dapat mendorong potensi pendapatan menjadi penerimaan riil bagi kas daerah.

Budiono menegaskan, inovasi dalam pengelolaan pendapatan menjadi penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembahasan Raperda APBD 2027, telah dibahas pada rapat paripurna dan sudah tahap penyampaian nota penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah.

Tahapan selanjutnya DPRD akan menjadwalkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.

Sementara itu, agenda ketiga rapat paripurna adalah pengumuman hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026 yang telah melalui proses koreksi pemerintah provinsi.

“Untuk hasil evaluasi gubernur terhadap Perda APBD Perubahan 2026 sudah dikoreksi. Tadi DPRD hanya menyampaikan pengumumannya,” pungkasnya. (Las)