
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Jumat (6/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Sejumlah kementerian hingga lembaga pembiayaan telah didatangi melalui agenda roadshow dan audiensi guna memperjuangkan berbagai program strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, roadshow tersebut dilakukan untuk membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat, mulai dari sektor perumahan, perikanan, kesehatan, hingga pembiayaan infrastruktur.
Salah satu kementerian yang telah dikunjungi baru-baru ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain itu, Pemkab Kukar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan bantuan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
Dari komunikasi tersebut, Kukar diharapkan memperoleh sejumlah dukungan, termasuk bantuan kapal dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia menyebutkan, Kukar memiliki 9 titik Kampung Nelayan Merah Putih, jumlah terbanyak di Kalimantan Timur.
Program ini diharapkan dapat dikembangkan hingga menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sehingga masyarakat nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.
"Kami sudah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Insya Allah, kita akan mendapatkan beberapa bantuan, seperti kapal dan penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Aulia kepada KutaiRaya.com, Jumat (6/11/2026).
Di sektor kesehatan, Pemkab Kukar juga telah menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan.
Salah satu yang diperjuangkan dengan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan RSUD AM Parikesit.
Sementara untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemkab Kukar telah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Upaya tersebut juga mendapat dukungan anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema pembiayaan.
Ia mengemukakan, langkah tersebut penting karena Kukar masih memiliki sejumlah pekerjaan besar yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi potensi perubahan kondisi iklim.
Ia menyampaikan, berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, potensi fenomena La Nina perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pola musim dan kebutuhan pengelolaan air.
Karena itu, sejumlah lokasi atau void yang telah diidentifikasi sebagai sumber air untuk persawahan akan ditindaklanjuti melalui pembangunan saluran irigasi.
Upaya ini diharapkan membantu mengalirkan air ke lahan pertanian saat dibutuhkan.
Pekan depan, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan berbagai jalur dukungan agar pembangunan tetap berjalan, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
"Semua pintu akan kita coba upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di Pemkab Kukar," ucapnya. (Adv/Zar)