• Senin, 23 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kutai Kartanegara



Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Jumat (6/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)‎

‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
‎
‎Sejumlah kementerian hingga lembaga pembiayaan telah didatangi melalui agenda roadshow dan audiensi guna memperjuangkan berbagai program strategis yang dibutuhkan masyarakat.
‎
‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, roadshow tersebut dilakukan untuk membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat, mulai dari sektor perumahan, perikanan, kesehatan, hingga pembiayaan infrastruktur.
‎
‎Salah satu kementerian yang telah dikunjungi baru-baru ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
‎
‎Selain itu, Pemkab Kukar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan bantuan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
‎
‎Dari komunikasi tersebut, Kukar diharapkan memperoleh sejumlah dukungan, termasuk bantuan kapal dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
‎
‎Ia menyebutkan, Kukar memiliki 9 titik Kampung Nelayan Merah Putih, jumlah terbanyak di Kalimantan Timur.
‎
‎Program ini diharapkan dapat dikembangkan hingga menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sehingga masyarakat nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.
‎
‎"Kami sudah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Insya Allah, kita akan mendapatkan beberapa bantuan, seperti kapal dan penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Aulia kepada KutaiRaya.com, Jumat (6/11/2026).
‎
‎Di sektor kesehatan, Pemkab Kukar juga telah menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan.
‎
‎Salah satu yang diperjuangkan dengan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan RSUD AM Parikesit.
‎
‎Sementara untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemkab Kukar telah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
‎
‎Upaya tersebut juga mendapat dukungan anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema pembiayaan.
‎
‎Ia mengemukakan, langkah tersebut penting karena Kukar masih memiliki sejumlah pekerjaan besar yang membutuhkan anggaran cukup besar.
‎
‎Selain itu, Pemkab Kukar juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi potensi perubahan kondisi iklim.
‎
‎Ia menyampaikan, berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, potensi fenomena La Nina perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pola musim dan kebutuhan pengelolaan air.
‎
‎Karena itu, sejumlah lokasi atau void yang telah diidentifikasi sebagai sumber air untuk persawahan akan ditindaklanjuti melalui pembangunan saluran irigasi.
‎
‎Upaya ini diharapkan membantu mengalirkan air ke lahan pertanian saat dibutuhkan.
‎
‎Pekan depan, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan berbagai jalur dukungan agar pembangunan tetap berjalan, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
‎
‎"Semua pintu akan kita coba upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di Pemkab Kukar," ucapnya. (Adv/Zar)



Pasang Iklan
Top