Walikota Samarinda, Andi Harun. Jumat (30/10/226).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Rencana belanja Pemerintah Kota Samarinda pada 2027 mulai diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Di tengah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang masih harus diselesaikan, pemerintah kota meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menahan pengeluaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah dalam penyusunan APBD 2027.

Setiap usulan program diminta disesuaikan dengan kemampuan fiskal, sehingga tidak menimbulkan beban anggaran yang sulit dipenuhi pada tahun mendatang.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berpatokan pada proyeksi pendapatan.

Sebab, penerimaan yang direncanakan belum tentu seluruhnya terealisasi sesuai target.

Kondisi keuangan daerah juga harus memperhitungkan kewajiban yang masih berjalan, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga.

Karena itu, OPD diminta lebih selektif dalam mengajukan kegiatan dan memastikan setiap pengeluaran memiliki urgensi yang jelas.

"APBD 2027 harus mengutamakan kebutuhan yang wajib dan mengikat. Pengeluaran yang belum mendesak perlu dikendalikan, termasuk belanja modal," ujar Andi, Jumat (30/10/2026).

Penyesuaian anggaran akan menyasar sejumlah pengeluaran rutin pemerintahan.

Perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial menjadi komponen yang diminta untuk ditinjau kembali.

"Setiap pengadaan barang dan kegiatan operasional harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat," katanya.

Salah satu contoh yang disorot Andi adalah rencana pengadaan pakaian dinas kepala daerah.

Ia meminta anggaran tersebut dihapus karena pakaian dinas yang tersedia masih dapat digunakan.

"Saya sudah meminta Sekda agar anggaran tersebut dinolkan. Sebab, kita masih bisa menggunakan pakaian dinas yang lama," ujarnya.

Arahan tersebut menunjukkan bahwa penghematan tidak hanya ditujukan pada kegiatan berskala besar.

Pengeluaran rutin yang masih bisa ditekan juga diminta menjadi bagian dari penyesuaian belanja daerah.

Meskipun sejumlah pos anggaran harus dikendalikan, Pemkot Samarinda memastikan penghematan tidak mengganggu pembiayaan pelayanan dasar.

"Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Anggaran operasional kedua sektor ini harus tetap tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tuturnya.

Selain itu, pembiayaan pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan insentif menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

"Belanja operasional pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan wajib kita lindungi dari sisi pembiayaan," kata Andi.

Upaya pengendalian belanja tersebut turut dibahas melalui rapat koordinasi yang melibatkan jajaran pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sejumlah pejabat teknis, mulai dari kepala bidang, sekretaris camat, sekretaris lurah hingga kepala seksi, ikut dilibatkan dalam pembahasan penyusunan anggaran.

"Penghematan anggaran ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pimpinan OPD hingga kecamatan dan kelurahan," ucapnya. (Abi)