Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril, Rabu (28/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com) ‎

‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah dengan menampung usulan dari desa hingga kecamatan, serta mengutamakan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
‎
‎Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril mengatakan, penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui sejumlah pendekatan, salah satunya bottom up atau perencanaan dari bawah yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur melalui tahapan perencanaan, mulai dari pengusulan di tingkat desa hingga pembahasan di tingkat kecamatan.
‎
‎Usulan yang disampaikan kemudian masuk ke sistem aplikasi perencanaan daerah untuk diproses lebih lanjut.
‎
‎"Perencanaan itu ada yang bottom up, top down, teknokratik, dan politik. Untuk mekanisme bottom up, sudah ada tahapan yang diatur, mulai dari usulan dari desa yang kemudian disampaikan melalui kecamatan dan masuk ke aplikasi perencanaan," ujar Syarifah kepada KutaiRaya.com, Rabu (28/10/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, pemerintah desa memiliki akun untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui sistem tersebut.
‎
‎Dengan mekanisme ini, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terakomodasi secara lebih terstruktur dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas daerah.
‎
‎Terkait jumlah usulan yang masuk, ia menyebutkan datanya dapat ditelusuri melalui sistem yang tersedia.
‎
‎Hal ini memungkinkan proses pengusulan dipantau berdasarkan data, sehingga pemerintah memiliki dasar dalam menelaah kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.
‎
‎Dalam menentukan prioritas, Pemkab Kukar tidak hanya melihat banyaknya usulan atau jenis pembangunan yang diajukan.
‎
‎Pemerintah juga mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), program dedikasi Bupati Kukar, serta kebutuhan dasar masyarakat.
‎
‎Ia menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian penting, termasuk peningkatan akses pelayanan serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
‎
‎Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
‎
‎"Yang menjadi perhatian salah satunya adalah layanan SPM, kemudian prioritas daerah melalui program dedikasi Bupati," ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan daerah.
‎
‎Namun, penempatannya harus dilihat berdasarkan fungsi dan manfaatnya dalam mendukung sektor-sektor prioritas.
‎
‎Misalnya, pembangunan atau peningkatan jalan yang menunjang akses masyarakat menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
‎
‎Infrastruktur juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk membuka akses menuju kawasan pariwisata dan pusat kegiatan masyarakat.
‎
‎Sehingga infrastruktur tidak dipisahkan secara kaku dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Seluruh pembangunan harus saling mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. (Adv/Zar)