Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, Rabu (28/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)‎

‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemadaman listrik bergilir masih terus dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
‎
‎Hal ini juga menjadi sorotan para anggota dewan.

PLN diminta segera memberikan solusi serta penjelasan yang transparan agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat gangguan pasokan listrik.
‎
‎Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menilai persoalan pemadaman listrik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
‎
‎Menurutnya, PLN harus bertanggung jawab untuk mempercepat penyelesaian gangguan, sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan.
‎
‎Ia mengemukakan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab pemadaman, langkah perbaikan yang dilakukan, serta perkiraan kapan pasokan listrik kembali normal.
‎
‎"PLN harus bertanggung jawab dan secepat mungkin menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai pemadaman bergilir justru dilakukan tanpa solusi yang jelas dan tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat," ujar Desman kepada KutaiRaya.com, Rabu (28/10/2026).
‎
‎Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi berulang kali tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
‎
‎Menurutnya, pelayanan kelistrikan belakangan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat pelanggan tetap memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik secara rutin.
‎
‎"Pelanggan membayar listrik secara rutin. Kalau tidak membayar atau terlambat, ada konsekuensinya. Sementara itu, ketika pelayanan tidak optimal seperti sekarang, masyarakat juga merasakan dampaknya," katanya.
‎
‎Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik, serta informasi yang mudah dipahami terkait gangguan listrik.
‎
‎Karena itu, lanjut dia, PLN diharapkan tidak hanya menyampaikan pemberitahuan jadwal pemadaman, tetapi juga menjelaskan penyebab dan upaya penanganannya secara terbuka.
‎
‎Persoalan pemadaman listrik ini sebelumnya juga memicu keresahan masyarakat.

Bahkan, Aliansi Ormas Tiga Daerah sempat mendatangi PLN ULP Tenggarong untuk meminta penjelasan mengenai pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kukar.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, aliansi juga menyampaikan ancaman akan memportal kantor pelayanan PLN ULP Tenggarong apabila tidak memperoleh penjelasan dan solusi yang dianggap memadai.
‎
‎Menanggapi kemungkinan adanya langkah DPRD untuk memanggil pihak PLN, ia mengatakan, hingga saat ini belum ada pengaduan resmi yang masuk kepada pihaknya terkait persoalan tersebut.
‎
‎Meskipun begitu, ia memastikan persoalan pemadaman listrik dapat menjadi bahan pembahasan di DPRD Kukar.
‎
‎Apabila dinilai perlu, pihaknya akan mengusulkan pemanggilan PLN untuk meminta penjelasan secara langsung.
‎
‎"Namun, nanti akan kita lihat dan sampaikan dalam forum DPRD. Kalau memungkinkan, kita akan mengusulkan agar PLN dipanggil," ucapnya.
‎
‎Ia berharap PLN segera mengambil tindakan agar pemadaman listrik tidak terus berulang dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan. (Adv/Zar)