‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Rabu (28/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat upaya memperluas akses air bersih bagi masyarakat.
‎
‎Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena menyangkut langsung hajat hidup masyarakat dan pelayanan dasar.
‎
‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, penyediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan program Dedikasi, tetapi juga menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah.
‎
‎"Kalau bicara air bersih, itu merupakan program SPM, di atasnya lagi dari program Dedikasi. Jadi kebutuhan akan sanitasi, termasuk di dalamnya air bersih, menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan itu merupakan salah satu prioritas kita," ujar Aulia, Rabu (28/10/2026).
‎
‎Untuk memperluas pelayanan, Pemkab Kukar menyiapkan 3 strategi utama.
‎
‎Pertama, pemenuhan kebutuhan air bersih melalui Perumda Tirta Mahakam atau PDAM.
‎
‎Kedua, dukungan pemerintah daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung.
‎
‎Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih.
‎
‎Strategi ini diperlukan karena kondisi geografis Kukar membuat belum seluruh wilayah dapat dijangkau jaringan PDAM.
‎
‎Untuk kawasan yang belum terlayani, pemerintah mendorong pendekatan berbasis masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
‎
‎"Tidak semua air bersih di tempat kita bisa dijangkau oleh PDAM. Bagi daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau PDAM, pendekatannya menggunakan Pamsimas, menggunakan keterlibatan masyarakat," tuturnya.
‎
‎Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan badan usaha milik daerah menjadi kunci dalam memperluas pelayanan air bersih di Kukar.
‎
‎Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena kebutuhan dan kondisi setiap wilayah berbeda.
‎
‎Ia mengakui cakupan pelayanan air bersih di Kukar saat ini masih perlu ditingkatkan.
‎
‎Cakupan ketersediaan air bersih disebut masih berada di kisaran 60 persen, sementara tingkat kehilangan air atau NRW masih cukup tinggi.
‎
‎Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang ingin dibenahi Pemkab Kukar melalui pemerintahan saat ini.
‎
‎Peningkatan cakupan layanan dan pembenahan jaringan menjadi bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat semakin mudah mendapatkan air bersih yang layak.
‎
‎Untuk wilayah tertentu, seperti Sepatin, Kecamatan Anggana, pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbeda.
‎
‎Mengingat keterbatasan sumber air baku tawar, wilayah tersebut diperlukan pengolahan air tersendiri agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
‎
‎Ia mengemukakan, salah satu teknologi yang sedang dikembangkan adalah pengolahan air dengan metode membran.
‎
‎Pemerintah berharap teknologi tersebut dapat menjadi alternatif untuk wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air tawar, termasuk kawasan yang berpotensi memanfaatkan air dengan kadar garam.
‎
‎"Kalau metode membran ini bisa berhasil, ini bisa kita terapkan juga di tempat-tempat yang tidak tersedia air bakunya air tawar, dalam bentuk air asin," ujarnya.
‎
‎Meskipun biaya pengolahan air tersebut berpotensi lebih tinggi, Pemkab Kukar menilai pemenuhan air bersih tetap harus menjadi perhatian karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
‎
‎Dengan strategi dan kolaborasi tersebut, Pemkab Kukar berkomitmen terus memperluas pelayanan air bersih secara bertahap, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan pelayanan air bersih. (Adv/Zar)