Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali bersama Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik saat meninjau langsung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP, Rabu (14/10/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, meninjau langsung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP, Rabu (14/10/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat asap.

Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SMP Negeri 1 Balikpapan. Dalam peninjauan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan tersebut, Gasali melihat secara langsung pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang diterapkan untuk melindungi kesehatan peserta didik.

Gasali mengatakan, berdasarkan pemantauan di lapangan, pelaksanaan PJJ di sejumlah sekolah berjalan lancar. Ia berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan sehingga siswa tetap memperoleh hak pendidikan meski pembelajaran tatap muka sementara disesuaikan.

“Kami dari Komisi IV melihat langsung kondisi di lapangan bersama Dinas Pendidikan. Kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini berjalan lancar,” ujarnya.

Ia berharap kondisi udara di Balikpapan segera membaik agar siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.

Menurutnya, penanganan sumber asap menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, dapat kembali berjalan normal.

“Semoga persoalan asap ini cepat selesai sehingga ke depannya anak-anak bisa kembali belajar mengajar secara tatap muka,” katanya.

Selain memantau pelaksanaan PJJ, Gasali juga menyoroti dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Balikpapan.

Ia menjelaskan, pembahasan anggaran penanganan karhutla telah dilakukan dan dukungan tambahan telah dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani kebakaran yang berpotensi menimbulkan asap dan mengganggu kesehatan masyarakat.

“Pembahasannya sudah selesai. Anggaran karhutla sudah masuk di perubahan kemarin. Tentunya dukungan pemerintah sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.

Gasali memperkirakan tambahan anggaran untuk penanganan karhutla mencapai sekitar Rp3 miliar melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, sekaligus meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat.

DPRD berharap penanganan karhutla dapat berjalan optimal sehingga kualitas udara segera membaik dan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat kembali dilaksanakan. (Las)