Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan DPRD mengurangi program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperketat skala prioritas agar program strategis tetap dapat berjalan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama, sejalan dengan program pemerintah kota berupa pendidikan gratis dan penyediaan seragam sekolah.

Menurutnya, selain pendidikan, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tetap terlaksana. Tetapi tentunya kita sudah menjelaskan bahwa skala prioritas,” kata Yono, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.

Politisi Partai NasDem menjelaskan, seluruh kebutuhan anggaran tetap diakomodasi dalam pembahasan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan berdasarkan tingkat urgensi masing-masing program.

Bahkan, dalam kelompok program prioritas masih terdapat kebutuhan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Salah satunya apabila terjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera.

Yono mencontohkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani kejadian yang bersifat force majeure, seperti longsor, kerusakan jalan atau kondisi darurat lainnya.

“Di tengah-tengah prioritas itu pun ada lagi yang lebih skala prioritas. Misalnya menggunakan anggaran pos BTT. Tiba-tiba ada kejadian force majeure, seperti longsor atau jalanan retak dan seterusnya, ini menjadi suatu prioritas,” jelasnya.

Menurut Yono, penentuan prioritas anggaran dilakukan melalui proses perencanaan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD. Setiap kebutuhan dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum ditetapkan dalam APBD.

“Pemerintah ini diatur oleh TAPD, perencanaan. Kita mengakomodir sesuai dengan perencanaan yang diatur dan disepakati, yang nantinya disempurnakan dan diparipurnakan,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2027, Yono menyebut terdapat sejumlah pembangunan berskala besar yang menjadi prioritas. Di antaranya pembangunan rumah sakit dan sekolah.

Selain itu, terdapat pula proyek pembangunan yang dilaksanakan secara multiyears atau tahun jamak. Program tersebut dirancang untuk dikerjakan dalam beberapa tahun hingga periode pemerintahan kota saat ini berakhir.

“Kalau di 2027 salah satunya pembangunan yang skala besarnya itu tentang pembangunan rumah sakit dan sekolah. Itu yang sudah dianggarkan,” ungkapnya.

Di luar proyek berskala besar tersebut, pembangunan infrastruktur lingkungan juga tetap mendapat perhatian. Menurut Yono, kebutuhan seperti perbaikan jalan lingkungan dan fasilitas publik lainnya telah masuk dalam pembahasan anggaran.

Ia menegaskan, penetapan program dilakukan melalui kesepakatan antara TAPD Pemkot Balikpapan dan DPRD, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

“Pembangunan yang retail tentang infrastruktur itu menjadi skala prioritas yang sudah dianggarkan dan disepakati bersama antara TAPD Pemerintah Kota dan DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi belanja yang bersifat wajib atau mandatory spending di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Kita punya masalah terkait transfer ke daerah. Kami berkurang hampir Rp1,3 triliun. Jadi APBD Kota Balikpapan 2025 Rp4,2 triliun, sekarang tinggal Rp3 triliun,” kata Bagus.

Menurut dia, meski terjadi penurunan anggaran, program pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di antaranya pemberian BPJS Kesehatan kelas 3 gratis bagi warga kategori pekerja bukan penerima upah, pemberian beasiswa, serta seragam gratis bagi pelajar.

Pemkot juga memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap berjalan. “Alhamdulillah pegawai, ini gaji ASN dan P3K tidak terlambat atau tidak berkurang,” ujarnya.

Bagus mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah pemerintah kabupaten/kota lainnya menghadapi tekanan fiskal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. (Las)