‎Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin yang mendapatkan penghargaan TPID Award 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).(Foto: Pemkab Kukar)

‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok mendapat apresiasi di tingkat nasional.
‎
‎Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
‎
‎Penghargaan tersebut diumumkan di Jakarta International Convention Center (JICC) bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
‎
‎Kukar menjadi satu dari lima daerah yang masuk kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan serta daya beli masyarakat.
‎
‎Bagi Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi di daerah.
‎
‎Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu pihak. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat.
‎
‎"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat," ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut tidak boleh membuat Pemkab Kukar berhenti melakukan pembenahan. Justru, capaian ini menjadi pemacu untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.
‎
‎Pemerintah daerah terus menempatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi Kukar.
‎
‎"Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya.
‎
‎Ia juga menyebut kondisi geografis Kukar yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Setiap wilayah memiliki karakteristik produksi, kebutuhan dan distribusi yang berbeda sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi hingga tingkat kecamatan.
‎
‎Karena itu, Pemkab Kukar terus mendorong penguatan produksi daerah, memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.
‎
‎"Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat," jelasnya.
‎
‎TPID Award 2026 tersebut sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi pemerintahan Aulia-Rendi untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga perekonomian daerah.
‎
‎Ia menegaskan, penghargaan tersebut dipersembahkan bagi masyarakat Kukar dan bukan menjadi akhir dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
‎
‎"Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga," pungkasnya.
‎
‎Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 sendiri digelar bersamaan dengan pembukaan FEKDI x IFSE 2026 di JICC Jakarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan berlangsung pada 24-26 September 2026. (Adv)