Kondisi listrik yang tampak kurang optimal pada malam hari di Desa Menamang Kanan, Sabtu (19/9/2026).(Foto: Desa Menamang Kanan)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sembilan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih belum menikmati pasokan listrik secara optimal.

Kondisi ini membuat masyarakat berharap program intervensi PLN yang direncanakan pada 2027 dapat segera direalisasikan.

Salah satu desa yang masih menghadapi keterbatasan listrik datang dari Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman.

Selama ini masyarakat mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal serta genset desa untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.

Kepala Desa Menamang Kanan, Amri mengatakan, kondisi kelistrikan di wilayahnya hingga kini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Menurutnya, PLTS yang dibangun sebelumnya memang membantu penerangan warga, namun kapasitasnya masih terbatas.

Bahkan, setelah dilakukan revitalisasi pada 2025, PLTS tersebut beberapa kali mengalami gangguan dan penurunan kemampuan baterai.

"Belum optimal, itu sudah pasti. Kami hanya bertahan di PLTS yang dari provinsi. Kalau tidak salah dibangun sekitar 2021, tetapi memang belum maksimal," ujar Amri kepada KutaiRaya.com, Sabtu (19/9/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah desa juga memiliki genset yang merupakan bantuan dari pihak ketiga dan perusahaan.

Namun, penggunaannya tidak bisa dilakukan selama 24 jam karena membutuhkan biaya operasional cukup besar, terutama untuk bahan bakar solar.

Ia menjelaskan genset tersebut biasanya digunakan pada malam hari.

Daya yang tersedia cukup untuk kebutuhan penerangan, tetapi penggunaan peralatan elektronik dengan konsumsi daya lebih besar masih terbatas.

"Kalau untuk lampu penerangan aman. Tapi kalau memakai kipas angin, kulkas atau peralatan yang berat, sebenarnya bisa, cuma cepat habis. Paling 3 sampai 4 jam sudah selesai dan harus menunggu lagi," ujarnya.

Kondisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Menamang Kanan.

Sehingga warga mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan listrik yang tersedia.

"Ya mau tidak mau harus terbiasa, karena memang kondisinya seperti itu," ujarnya.

Ia mengemukakan, pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menyampaikan kondisi kelistrikan di desa.

Monitoring terhadap kondisi PLTS juga dilakukan untuk memastikan fasilitas yang ada tetap bisa dimanfaatkan masyarakat.

Ia berharap rencana masuknya PLN ke Desa Menamang Kanan dapat segera terealisasi.

Terlebih, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, 9 desa di Kukar direncanakan mendapatkan intervensi PLN pada 2027.

"Harapan kami, entah dari Pemprov atau Pemkab, bisa memfasilitasi PLN masuk ke desa kami. Karena dengan adanya PLN, baru terasa kita ini merdeka," ucapnya.

Saat ini, Desa Menamang Kanan memiliki sekitar 1.600 jiwa yang membutuhkan akses listrik lebih baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, 9 desa memang masuk dalam rencana intervensi PLN pada 2027 melalui program listrik desa.

Program ini telah disampaikan oleh Gubernur Kaltim pada rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN di Jakarta bersama Dirjen ESDM.

Namun, Pemkab Kukar sebelumnya juga telah melakukan intervensi dengan membangun PLTS komunal di sejumlah desa yang belum terjangkau listrik secara optimal.

"Memang tahun 2027 itu direncanakan ada 9 desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait listrik desa ini," sebutnya.

Kehadiran PLN diharapkan tidak berjalan sendiri.

Pemkab Kukar ingin program yang sudah dibangun sebelumnya, khususnya PLTS komunal, dapat diperkuat dan disinergikan dengan program PLN.

Ia menjelaskan PLTS komunal yang telah dibangun Pemkab Kukar memiliki kapasitas sekitar 40 hingga 60 KWP.

Dengan kapasitas tersebut, pemanfaatannya masih terbatas untuk kebutuhan dasar masyarakat.

"Penggunaannya hanya cukup untuk penerangan di beberapa titik, cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup," katanya.

Maka itu, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan PLN untuk membahas pola sinergi dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di 9 desa tersebut.

Pemkab Kukar berharap fasilitas PLTS yang sudah tersedia dapat diperkuat melalui intervensi PLN, sehingga tidak terjadi pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri.

"Terkait prosesnya nanti bisa kita KSO atau apapun itu. Bagi kami pemerintah daerah, bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini," tuturnya.

Sementara itu, desa yang belum memiliki listrik optimal, di antaranya Desa Menamang Kanan, Desa Menamang Kiri, Desa Sepatin, Desa Tunjungan, Desa Kubang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Enggelam dan Desa Muara Enggelam. (*Zar)