Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Kenaikan harga Pertamax pada periode Juni-Juli 2026 disebut ikut mendorong peningkatan konsumsi Pertalite di Kalimantan Timur. Selisih harga yang cukup lebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi membuat sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

"Sebenarnya hampir sama di banyak tempat. Pembelian produk subsidi saat ini, khususnya Pertalite, memang meningkat pasca kenaikan harga Pertamax pada periode Juni-Juli kemarin," kata Isfahani saat konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax menciptakan disparitas atau selisih harga yang cukup tinggi antara BBM nonsubsidi dan subsidi. Kondisi itu kemudian membuat sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite.

"Terjadi disparitas harga atau selisih harga yang memang cukup tinggi. Konsumen yang tadinya masih membeli Pertamax, pada kenaikan harga ini sebagiannya beralih menggunakan Pertalite," ujarnya.

Isfahani menegaskan, Pertamina sebagai operator menjalankan penugasan pemerintah dalam mendistribusikan BBM subsidi melalui SPBU yang telah ditunjuk, baik untuk Pertalite maupun Bio Solar.

Karena itu, menurut dia, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, baik jenis gasoline maupun gasoil, menjadi tantangan bersama yang membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak.

Di tengah meningkatnya permintaan Pertalite, Pertamina tetap mempertahankan mekanisme pembelian menggunakan QR Code yang telah terdaftar.

Isfahani menjelaskan, penggunaan QR Code bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi menjadi salah satu instrumen penyaringan untuk memastikan BBM subsidi dibeli oleh konsumen yang berhak.

"Pembelian BBM harus menggunakan QR yang terdaftar dan menunjukkan kendaraannya, tampilan kendaraannya," jelasnya.

Saat QR Code dipindai, operator SPBU dapat melihat informasi visual kendaraan yang terdaftar. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan kendaraan yang datang ke SPBU, termasuk nomor polisi dan STNK.

"Kalau QR itu di-scan, operator SPBU bisa melihat visual mobilnya, menyamakan dengan nomor polisinya dan STNK-nya. Itu merupakan salah satu screening kita untuk memastikan BBM dibeli kepada yang berhak," katanya.

Selain mengandalkan sistem QR Code, Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap SPBU sebagai bagian dari pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Sepanjang 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mencatat 96 pembinaan terhadap hampir 40 SPBU di seluruh Kalimantan Timur. Sebagian pembinaan tersebut berkaitan dengan aspek administratif.

Isfahani mengatakan pembinaan juga diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada konsumen, ketertiban penggunaan QR Code serta pengawasan bersama dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah.

"Memang perlu ada pembinaan-pembinaan terkait dengan pelayanan kepada konsumen, tertib menggunakan QR, kemudian juga supervisi bersama baik itu APH maupun pemerintah daerah tentang penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Pertamina juga menyatakan mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan BBM yang mendapat subsidi pemerintah tetap disalurkan sesuai peruntukannya. (Las)