Walikota Samarinda, Andi Harun saat menyampaikan sambutan di acara launchinh Kartu KEMAS Pemkot Samarinda. Selasa (15/09/2026).(Foto:Abi/KutaiRaya)

SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota Samarinda meluncurkan terobosan baru dalam penyaluran subsidi energi tepat sasaran, melalui penerbitan Kartu Akses UMKM Penyintas LPG 3 Kilogram (KEMAS), Selasa (15/09/2026).

Sebanyak 137 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Samarinda menjadi kelompok penerima manfaat tahap awal dalam program inovatif tersebut.

Peluncuran program ini digelar secara resmi di Arutalla Ballroom, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda.

Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, menegaskan bahwa penerapan Kartu KEMAS bertujuan untuk menjawab tantangan tata kelola barang bersubsidi di lapangan.

"LPG 3 kilogram merupakan komoditas bersubsidi yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Namun, persoalan kelangkaan, harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), serta distribusi yang tidak tepat sasaran masih menjadi tantangan di lapangan," ucap Walikota Samarinda saat sambutan.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak berhenti pada sekadar pembagian fisik kartu kepada penerima.

"Program Kartu Akses UMKM Penyintas LPG 3 Kilogram (KEMAS) tidak boleh berhenti pada penerbitan kartu. Kekuatan utama program ini justru terletak pada sistem dan data yang terintegrasi di balik kartu," tegasnya.

Dalam arahannya, Andi Harun pun meminta agar eksekusi di lapangan mengacu pada empat pilar tata kelola subsidi yang ketat. Sehingga LPG yang didistribusikan tepat sasaran.

"Saya meminta Program KEMAS dirancang dan dijalankan dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu," jelasnya.

Andi Harun turut mengutarakan bentuk apresiasinya terhadap instansi teknis yang mampu merealisasikan program tersebut secara berkolaborasi. Menutup sambutannya, Wali Kota meyakini bahwa keterpaduan data akan menjadi benteng utama agar hak masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil tetap terlindungi.

"Dengan integrasi data yang solid, kita ingin memastikan bahwa alokasi LPG bersubsidi ini benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan serta menopang keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM kita," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani, merincikan bahwa Program KEMAS merupakan evolusi dari kebijakan kartu tepat sasaran yang menyasar sektor rumah tangga sejak dua tahun lalu.

"Program tersebut merupakan pengembangan dari kartu tepat sasaran LPG 3 kilogram yang sebelumnya diperuntukkan bagi rumah tangga, di mana sejak diluncurkan tahun 2024 penerimanya telah mencapai 18.653 kepala keluarga," papar Nurrahmani.

Nurrahmani menjelaskan, jika latar belakang diperluasnya jangkauan kartu subsidi tersebut hingga menyentuh kelompok perempuan penyintas ekonomi, dilatar belakangi kebutuhan dan kesetaraan gender.

"Sejak diluncurkan tahun 2024 ada permintaan dari UMKM untuk mendapatkan kartu tepat sasaran. Tahun 2026 ini kita mulai masuk kepada perempuan kepala keluarga, kaum penyintas,"katanya.

Terkait proses penetapan penerima, Disdag Kota Samarinda melakukan penyaringan ketat dari ratusan data awal yang masuk ke dinas.

"Data awal PEKKA yang diterima pemerintah mencapai lebih dari 200 kepala keluarga. Namun setelah dilakukan verifikasi berdasarkan sejumlah ketentuan, hanya 137 kepala keluarga yang dinilai memenuhi kriteria untuk menerima KEMAS," paparnya.

Kriteria verifikasi disusun berdasarkan penyelarasan ketat bersama Pertamina untuk memisahkan pelaku usaha berskala sedang hingga atas. Seperti usaha laundry dan membatik, Nurrahmani mengungkapkan bahwa usaha laundry tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan gas LPG.

Nantinya, para pemegang Kartu KEMAS diizinkan mengambil jatah LPG bersubsidi secara teratur di jaringan pangkalan resmi. Pasalnya, kartu KEMAS LPG 3 Kg tersebut nantinyan akan didisteibusikan 5-10 tabung per bulan per kebutuhan usaha.

Dirinya juga menegaskan, bahwa daftar 137 penerima ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau berdasarkan situasi ekonomi warga.

"Jumlah penerima 137 kepala keluarga ini bukan angka yang bersifat tetap. Data akan terus dievaluasi bersama kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi maupun status penerima," pungkasnya. (abi)