Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menolak tegas rencana streamlining atau perampingan struktur PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke dalam PT Elnusa Tbk.

Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB, Sugirianto, menilai rencana tersebut bukan sekadar aksi korporasi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi menyangkut keberlangsungan kendali negara terhadap bisnis strategis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, PDSI memiliki peran strategis karena bergerak dalam bisnis pengeboran yang menjadi bagian penting dari rantai hulu migas. Kemampuan engineering, teknologi, dan drilling dinilai sebagai kemampuan inti yang harus tetap berada dalam kendali Pertamina.

"Kami sepakat bahwa Pertamina harus disederhanakan, duplikasi fungsi yang tumpang tindih harus dipangkas dan biaya yang tidak produktif harus dihindarkan," kata Sugirianto, Senin (14/9/2026) Sore.

Namun, ia menegaskan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi penguasaan negara terhadap aset strategis migas.

"Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung," tegasnya.

Sugirianto mengatakan, kekhawatiran utama serikat pekerja bukan semata-mata mengenai berapa banyak entitas usaha yang akan digabungkan, tetapi mengenai siapa yang nantinya memiliki kendali terhadap bisnis PDSI setelah berada di bawah perusahaan berstatus terbuka.

Menurutnya, status Elnusa sebagai perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan mengenai arah strategis dan kendali jangka panjang terhadap bisnis pengeboran tersebut.

"Setelah dirampingkan, setelah dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Siapa yang menentukan arah strategisnya kelak? Negara atau pemilik modal saham publik?" ujarnya.

Atas dasar itu, SP Mathilda-FSPPB menyatakan menolak rencana streamlining PDSI ke Elnusa dan meminta agar rencana tersebut dibatalkan.

Sugirianto juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Pertamina. Salah satunya meminta agar bisnis drilling dan kemampuan operasional PDSI ditetapkan sebagai aset strategis negara yang tidak boleh kehilangan kendali kepemilikannya.

Serikat pekerja juga meminta setiap aksi korporasi yang dinilai berpotensi mengurangi kendali negara atas aset strategis migas dibatalkan.

Selain itu, manajemen diminta membuka secara transparan dampak rencana peleburan tersebut terhadap kendali negara dalam jangka panjang. Menurut Sugirianto, transparansi diperlukan agar proses streamlining tidak berkembang menjadi bentuk privatisasi terselubung.

"Streamlining harus memperkuat kedaulatan energi, jangan justru melemahkannya. PDSI harus tetap 100 persen Pertamina," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung upaya Pertamina melakukan efisiensi dan penyederhanaan struktur perusahaan. Namun, efisiensi tersebut harus tetap menjaga kemampuan inti dan penguasaan negara terhadap sektor strategis.

"Pertamina harus menjadi perusahaan yang ramping strukturnya, kuat kemampuannya, terintegrasi rantai bisnisnya, dan berdaulat penuh di tangan negara," pungkasnya. (Las)