Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): DPRD Kota Balikpapan berhasil memperjuangkan tambahan kuota Pertalite serta penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) penyalur BBM bersubsidi, untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, tambahan kuota tersebut diperjuangkan saat DPRD melakukan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kunjungan itu sekaligus menindaklanjuti permohonan Pemerintah Kota Balikpapan terkait penambahan kuota BBM bersubsidi.

"BBM subsidi yang diajukan pemerintah kota untuk Pertalite sebesar 177.000 KL, hanya direalisasikan 51.000 KL. Kemarin kami memperjuangkan tambahan 1.250 KL untuk sampai akhir Desember dan itu bisa dievaluasi lagi," kata Budiono, pada hari Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, permohonan tambahan kuota tersebut telah mendapat persetujuan BPH Migas. Tambahan kuota diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Selain kuota, DPRD juga meminta penambahan SPBU yang melayani penyaluran BBM bersubsidi. Usulan tersebut juga mendapat persetujuan.

Budiono menyebut, dua SPBU telah beroperasi sebagai penyalur Pertalite, sementara tiga SPBU lainnya ditargetkan mulai beroperasi pada 17 September 2026.

"Sehingga total ada lima SPBU yang sudah disetujui. Tentunya itu untuk mengantisipasi panjangnya antrean dan menjadi evaluasi surat edaran wali kota, agar masyarakat warga Balikpapan tidak perlu antre malam-malam," ujarnya.

Budiono menilai penambahan titik penyalur menjadi penting karena jumlah SPBU di Balikpapan dinilai belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap kepadatan antrean saat masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Balikpapan juga menawarkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan SPBU baru. Konsepnya, pembangunan dapat dilakukan melalui kerja sama antara investor dan perusahaan daerah (Perusda).

"Kita menawarkan bahwa pemerintah memiliki aset yang bisa digunakan untuk membangun SPBU. Nanti ada investor yang bisa bekerja sama dengan Perusda," jelasnya.

Selain Pertalite, DPRD juga meminta tambahan kuota Biosolar. Namun, keputusan mengenai tambahan kuota tersebut masih menunggu rapat BPH Migas yang dijadwalkan pada akhir September.

Budiono mengatakan, BPH Migas juga masih menunggu surat dari Wali Kota Balikpapan terkait penambahan SPBU penyalur BBM bersubsidi.

Di sisi lain, DPRD meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperkuat. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Pengawasan itu untuk mengetahui apakah tepat sasaran atau tidak BBM subsidi ini disalurkan," katanya.

Budiono menegaskan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bukan hanya menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Terkait kemungkinan Pertalite disalurkan di seluruh SPBU di Balikpapan, Budiono menjelaskan hal tersebut belum dapat dilakukan karena tidak semua SPBU memiliki fasilitas atau perangkat untuk menyalurkan Pertalite.

"Jadi tidak semua SPBU punya alatnya untuk diisi Pertalite. Oleh karena itu, dengan inspeksi yang sangat ketat oleh Patra Niaga dan BPH Migas, maka ada tambahan lima itu tadi yang bisa direalisasikan," tutupnya. (Las)