Foto bersama usai Rapat bersama kementrian ESDM.(Foto: Milen)


JAKARTA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa di Benua Etam telah menikmati listrik PLN pada akhir 2027. Saat ini, masih terdapat 72 desa yang belum teraliri listrik PLN dan tersebar di sejumlah kabupaten.

Upaya percepatan elektrifikasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hadir bersama Kepala Dinas ESDM Kaltim serta sejumlah kepala daerah. Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tersebut membahas berbagai kendala sekaligus langkah penyelesaian kebutuhan ketenagalistrikan di Kaltim.

Di hadapan Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Rudy menyoroti kondisi Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia, tetapi masih memiliki desa yang belum menikmati listrik PLN.

“Kaltim ini lumbung energi, tetapi belum seluruh masyarakat menikmati listrik. Bukan hanya soal listrik masuk, pasokannya juga harus andal. Jangan sampai listrik justru bergantian hidup,” katanya.

Menurutnya, keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekaligus faktor penting dalam mendukung investasi. Gangguan dan keterbatasan pasokan listrik dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi hingga pelaksanaan proyek investasi di daerah.

“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong gairah investasi,” ujarnya.

Pada akhir 2025, dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur, sebanyak 109 desa tercatat belum teraliri listrik PLN. Selain itu, kebutuhan pembangunan jaringan antardesa, dusun hingga RT mencapai sekitar 926,55 kilometer, dengan 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN.

Berbagai intervensi kemudian dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Sepanjang 2025, Program Listrik Desa (Lisdes) Kementerian ESDM dilaksanakan di 41 lokasi, dengan 37 lokasi di antaranya merupakan desa non-PLN.

Pemprov Kaltim juga menjalankan program pra-PLN dengan memasang 904 unit Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) berbasis tenaga surya di 13 desa tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan total kapasitas mencapai 361,6 kWp.

Selain itu, perluasan jaringan antardusun dilakukan di 16 desa dan memberikan manfaat kepada 1.803 kepala keluarga.

Pembangunan tersebut mencakup jaringan listrik tegangan rendah dan menengah serta pemasangan 28 unit trafo berkapasitas masing-masing 100 kVA.

Upaya tersebut secara bertahap menekan jumlah desa yang belum mendapatkan layanan PLN. Hingga semester pertama 2026, sebanyak 966 desa telah teraliri listrik PLN, sementara jumlah desa non-PLN berkurang dari 109 menjadi 72 desa.

“Tahun ini kita usulkan lagi penyelesaian untuk 36 desa non-PLN dan pada 2027 akan diselesaikan 36 desa lainnya,” ungkapnya.

Dengan skema tersebut, Rudy optimistis seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati listrik PLN paling lambat akhir 2027.

Target itu lebih cepat dibandingkan target nasional yang menargetkan seluruh desa di Indonesia memperoleh akses listrik PLN pada 2029.

“Kami harus memastikan seluruh masyarakat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027 seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, 72 desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di enam kabupaten. Kutai Barat dan Berau masing-masing masih memiliki 21 desa, Kutai Timur 13 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara delapan desa, serta Paser empat desa.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hambatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di lapangan. Di antaranya jaringan yang harus melintasi taman nasional, hutan lindung, cagar alam, kawasan perkebunan dan wilayah usaha, hingga kendala geografis berupa sungai.

Persoalan administrasi terkait pembangunan jaringan di kawasan tersebut telah diproses dan akan didorong penyelesaiannya agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat dipercepat.

Koordinasi akan melibatkan Kementerian ESDM, PLN, Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten agar hambatan administrasi maupun teknis di lapangan dapat diselesaikan.

Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Kaltim dan para bupati. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan dan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur dan akan mengupayakannya seoptimal mungkin,” kata Tri.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, serta GM PLN UID Kaltimtara Muchammad Khaliq Fadli. (*Yud)