Walikota Samarinda, Andi Harun. Senin (31/08/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengubah pola penggunaan anggaran dengan mengalihkan hasil efisiensi belanja ke sejumlah program pembangunan yang dinilai lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dianggap kurang memberikan dampak besar terhadap pelayanan publik.

Anggaran yang berhasil dihemat kemudian diarahkan untuk membiayai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur jalan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh sekadar dilakukan secara administratif.

Menurutnya, penghematan harus menghasilkan ruang fiskal yang kemudian digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat.

“Kita harus memotong secara sangat signifikan, 95 persen biaya perjalanan. Kemudian makan minum harus dipotong,” ujar Andi Harun, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas dan belanja makan-minum merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah menekan pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

“Kalau masih 50 persen itu belum berhemat namanya,” tuturnya.

Andi Harun mengatakan, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan belanja.

Setiap pengeluaran, menurutnya, perlu dilihat berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Lagian juga kan perjalanan dinas mungkin enggak sampai 10 persen yang memberi manfaat,” katanya.

Sehingga Pemkot Samarinda memilih melakukan pemangkasan secara signifikan terhadap sejumlah belanja tersebut.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ruang bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Jadi yang kita lakukan bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang manfaatnya lebih besar,” kata Andi Harun.

Ia menjelaskan hasil penghematan kemudian diarahkan ke berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau ada anggaran yang bisa kita hemat dari perjalanan dinas, makan minum dan belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas, tentu kita arahkan ke program yang lebih penting,” ujarnya.

Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian Pemkot Samarinda.

Pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas dipandang penting karena fasilitas tersebut menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.

“Puskesmas itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau kita punya kemampuan anggaran, tentu fasilitas kesehatan harus kita perkuat,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, peningkatan fasilitas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik bangunan.

Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik ketika datang ke fasilitas kesehatan milik pemerintah.

“Yang kita bangun bukan hanya gedungnya. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” katanya.

Selain fasilitas kesehatan, pembangunan jalan juga menjadi salah satu sasaran penggunaan anggaran hasil efisiensi.

Infrastruktur jalan dinilai memiliki dampak luas karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

“Jalan juga menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ketika ada ruang anggaran, kita harus prioritaskan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap Andi Harun.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Samarinda memastikan APBD digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Prinsipnya sederhana, belanja yang tidak memberikan manfaat optimal kita tekan, kemudian anggarannya kita geser untuk kebutuhan yang lebih penting,” katanya.

Andi Harun menegaskan, efisiensi bukan berarti pemerintah menghentikan seluruh kegiatan.

Sebaliknya, pemerintah melakukan penataan agar belanja yang dikeluarkan memiliki dampak yang lebih besar.

“Efisiensi bukan berarti kita tidak bekerja. Justru kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Ia mengemukakan, pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Menurutnya, kondisi fiskal menuntut pemerintah untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran secara rutin tanpa melihat manfaatnya.

“Kita harus berani menentukan mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai uang pemerintah habis untuk kegiatan yang manfaatnya kecil,” tuturnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda berharap anggaran daerah dapat lebih banyak digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Intinya, uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” ucap Andi Harun. (Abi)