Pemkot Samarinda bersama masyarakat saat melaksanakan Sholat Istisqa di Lapangan Makorem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Samarinda. Sabtu (29/08/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Kekeringan di Kota Samarinda mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

Bukan hanya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi kemarau juga mulai memengaruhi sumber air baku yang menjadi salah satu kebutuhan vital masyarakat.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menetapkan kondisi darurat kekeringan selama 14 hari.

Kebijakan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam memperkuat penanganan, sekaligus memantau perkembangan kondisi sebelum dilakukan evaluasi lanjutan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, salah satu persoalan yang kini harus diantisipasi adalah terganggunya kualitas air baku akibat perubahan kondisi Sungai Mahakam.

Gangguan terutama berpotensi terjadi pada sejumlah intake di wilayah Palaran dan kawasan sekitarnya, termasuk Pulau Atas, Kubuan dan Bantuas.

“Kondisinya harus kita awasi karena air baku sangat menentukan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita tidak ingin kualitasnya terganggu,” kata Andi Harun, Sabtu (29/8/2026).

Persoalan muncul ketika kadar klorida pada air Sungai Mahakam meningkat akibat pengaruh pasang dan surut.

Bahkan di Bantuas, kadar klorida sempat berada di atas ambang 250 PPM.

Apabila kondisi tersebut terjadi, pengambilan air baku harus dihentikan sementara demi menjaga kualitas air yang akan diproses menjadi air bersih.

“Ketika sudah melewati ambang 250 PPM, tentu intake harus dihentikan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Namun, penghentian pengambilan air tidak selalu berlangsung sepanjang hari.

Ketika air sungai kembali surut, kadar klorida dapat mengalami penurunan sehingga intake bisa kembali digunakan.

Andi menjelaskan Pemkot Samarinda memiliki tahapan dalam menentukan kondisi kekeringan, mulai dari normal, waspada, siaga hingga kritis.

Menurutnya, kondisi Samarinda saat ini sudah tidak berada pada level normal.

Situasinya telah bergerak menuju tingkat yang lebih serius dan membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.

“Sekarang posisi kita sudah masuk pada fase siaga sehingga penanganannya harus lebih serius,” ujarnya.

Penetapan darurat selama 2 pekan dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat bergerak cepat menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang muncul.

“Untuk sementara kita tetapkan 14 hari. Setelah periode itu selesai, situasinya akan kembali kita evaluasi,” tambah Andi.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama masyarakat memilih melengkapi langkah penanganan teknis dengan ikhtiar keagamaan.

Pemkot Samarinda juga menggelar salat Istisqa di Lapangan Makorem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Samarinda.

Andi Harun turut hadir dan mengikuti pelaksanaan salat bersama masyarakat serta sejumlah unsur terkait.

Menurut Andi, menghadapi kemarau panjang tidak cukup hanya dengan mengandalkan langkah pemerintah di lapangan.

Doa juga menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk berharap agar hujan segera turun.

“Semua upaya di lapangan tetap kita jalankan. Tetapi sebagai manusia, kita juga berdoa dan memohon kepada Allah agar hujan segera diturunkan,” katanya.

Ia berharap hujan segera kembali membasahi wilayah Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur yang turut menghadapi kondisi kering.

“Harapan kita tentu hujan segera turun sehingga kekeringan ini bisa berangsur teratasi,” ujarnya.

Selain masalah air, ancaman lain yang meningkat selama kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan.

Pemkot Samarinda kini meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi kebakaran.

Andi menilai sebagian kejadian karhutla tidak selalu terjadi karena faktor alam.

Bahkan ia menyebut ada dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

“Dari kejadian yang kita temukan, ada kebakaran yang diduga bukan terjadi secara alami. Karena itu, penanganannya juga harus menyasar pihak yang sengaja memicu kebakaran,” ucapnya.

Polresta Samarinda saat ini tengah memeriksa sekitar 5 hingga 6 orang yang berkaitan dengan dugaan pembakaran tersebut.

Pemerintah juga memanfaatkan jaringan kamera pengawas untuk membantu proses penelusuran.

Hampir 200 CCTV yang tersebar di berbagai wilayah Samarinda, termasuk kamera yang berasal dari lingkungan masyarakat melalui program Probebaya, dinilai dapat membantu menemukan indikasi awal.

“CCTV yang tersebar di kota ini sangat membantu untuk melihat kejadian dan melakukan identifikasi awal terhadap orang yang diduga terlibat,” katanya.

Namun, pengawasan teknologi tetap membutuhkan dukungan masyarakat.

Warga diminta aktif melakukan pemantauan di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Pemkot Samarinda juga menyiapkan opsi lain untuk mempercepat datangnya hujan melalui modifikasi cuaca.

Koordinasi telah dilakukan dengan BNPB dan TNI Angkatan Udara.

Akan tetapi, pelaksanaan operasi tersebut belum dapat dilakukan karena kondisi awan yang tersedia belum memenuhi kriteria untuk penyemaian.

“Kalau dari sisi anggaran sudah kita siapkan. Kendalanya bukan di sana, tetapi awannya memang belum memenuhi kondisi yang diperlukan,” ujar Andi.

Pemantauan terhadap kondisi awan akan dilakukan setiap hari.

Jika terdapat gumpalan awan dengan volume yang memenuhi syarat, pemerintah akan kembali mengupayakan pelaksanaan modifikasi cuaca.

Sambil menunggu kondisi tersebut, Pemkot Samarinda meminta seluruh elemen masyarakat ikut menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran dan mengantisipasi kemungkinan terganggunya ketersediaan air bersih selama masa kekeringan. (Abi)