Aji Mirni Mawarni saat berdiskusi dengan konstituen.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Besarnya kekayaan sumber daya alam dan kontribusi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional dinilai belum sepenuhnya tercermin pada kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat. Infrastruktur jalan hingga pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, mengungkapkan kondisi tersebut saat menyerap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis (27/8/26).

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara predikat Kaltim sebagai daerah kaya dengan kondisi nyata yang ditemuinya di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Ia mengaku kondisi itu cukup memprihatinkan, terlebih ketika dibandingkan dengan persepsi masyarakat di luar daerah yang mengenal Kaltim sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah.

“Masih ada jalan yang kondisinya rusak cukup parah. Saya sering merasa sedih melihatnya. Ketika kuliah di Jakarta, fasilitas yang tersedia begitu lengkap dan Kaltim dikenal sebagai daerah kaya. Tetapi kekayaan itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya infrastruktur, ia juga menyoroti belum meratanya akses pendidikan. Menurutnya, amanat wajib belajar 12 tahun seharusnya dapat diwujudkan hingga ke wilayah perdesaan.

Namun, ia masih menemukan desa yang fasilitas pendidikannya hanya tersedia sampai tingkat SMP. Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi bagi Kaltim yang selama ini memberikan kontribusi besar melalui sumber daya alamnya.

“Wajib belajar 12 tahun sudah lama menjadi amanat dalam bidang pendidikan. Namun faktanya, di daerah yang dikenal kaya seperti Kaltim masih ada desa yang fasilitas pendidikannya baru tersedia sampai SMP,” katanya.

Dirinya menilai berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyusunan kebijakan. Implementasi serta pengawasan terhadap regulasi juga harus berjalan secara konsisten.

Sebagai anggota DPD RI, ia menyebut salah satu tugasnya adalah membawa berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat daerah untuk dibahas bersama pemerintah di tingkat pusat.

“Menyampaikan aspirasi saja tentu belum cukup, harus ada langkah nyata. Kami di DPD menyerap persoalan dari daerah, kemudian membawanya dalam pembahasan dan rapat kerja dengan pemerintah agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun regulasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan aturan masih menjadi tantangan. Regulasi yang telah disusun dengan baik, menurut dia, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila penerapan dan pengawasannya lemah.

“Persoalannya sering berada pada konsistensi pelaksanaan. Aturannya sudah baik, tetapi implementasinya belum tentu berjalan maksimal. Karena itu, pengawasan juga harus diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.

Ia turut menyinggung sejumlah program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut tidak tepat apabila hanya dilihat dari sisi kekurangannya karena terdapat masyarakat yang telah merasakan manfaat secara langsung.

Ia mengaku pernah bertemu pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melihat program MBG turut membuka peluang kerja, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan keterampilan.

“Saya tidak bisa begitu saja mengatakan MBG harus ditolak karena di lapangan ada masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari program ini,” ungkapnya.

Selain memberikan lapangan kerja, MBG dinilai membantu anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa mendapatkan sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar. Karena itu, ia lebih mendorong evaluasi terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasannya dibandingkan menghentikan program secara keseluruhan.

“Programnya bisa tetap berjalan, tetapi sistemnya harus terus dibenahi dan pengawasannya diperketat. Sebab, sekarang sudah cukup banyak masyarakat yang menggantungkan harapan pada program tersebut,” katanya.

Dampak ekonomi MBG juga dapat diperluas dengan memprioritaskan hasil produksi petani lokal. Ia mengaku menemukan petani di Kutai Kartanegara yang mendapatkan manfaat karena hasil pertaniannya terserap untuk memenuhi kebutuhan program.

Selain MBG, ia turut menyinggung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Ia masih ingin melihat lebih jauh pelaksanaan KDMP sebelum memberikan penilaian, sementara Sekolah Rakyat dinilainya memiliki konsep yang cukup baik berdasarkan pelaksanaan yang telah disaksikannya.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi insan pers untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada perwakilan Kaltim di tingkat nasional.

Ia berharap aspirasi yang berkembang dalam diskusi tidak berhenti dalam forum, melainkan dapat menjadi bahan bagi Aji Mirni dalam memperjuangkan kepentingan Kaltim di Senayan.

“Kami berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dan diserap dalam pertemuan ini bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk kepentingan Kalimantan Timur di tingkat pusat,” ujar Abdurrahman.

Menurutnya, Kaltim saat ini menghadapi sejumlah tantangan fiskal, termasuk persoalan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalurkan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah dan turut dirasakan masyarakat hingga pelaku industri media.

Karena itu, Abdurrahman menilai pertemuan antara senator dan insan pers tidak semestinya sebatas agenda seremonial. Dialog langsung dibutuhkan agar berbagai persoalan yang ditemukan wartawan di lapangan dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan.

“Hal terpenting dari pertemuan ini adalah adanya interaksi. Teman-teman pers dapat menyampaikan kondisi yang mereka temukan, kemudian aspirasi tersebut bisa menjadi masukan untuk diperjuangkan melalui kewenangan yang dimiliki anggota DPD RI,” pungkasnya. (*Yud)