Walikota Samarinda, Andi Harun. Senin (17/08/2026). (Foto:Abi/KutaiRaya)

SAMARINDA,(KutaiRaya.com):Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diwaspadai.

Masuk periode kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mendeteksi sekitar 77 titik panas atau hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kondisi ini menjadi perhatian karena karhutla tidak hanya berpotensi merusak lahan dan vegetasi, tetapi juga dapat menimbulkan asap yang bergerak melintasi batas wilayah.

Pemerintah Kota Samarinda menilai kondisi ini membutuhkan pola penanganan bersama yang melibatkan pemerintah provinsi dan seluruh daerah di Kaltim.

Koordinator Pusdalops BPBD Kaltim Cahyo Kristanto mengatakan, pihaknya masih menunggu penetapan status siaga bencana hidrometeorologi dari Pemprov Kaltim.

Status ini nantinya menjadi salah satu dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di lapangan.

"Status siaga masih menunggu SK Gubernur. Regulasinya sedang berproses dan kami berharap dalam waktu dekat sudah ditetapkan," ujar Cahyo.

Meskipun status siaga belum ditetapkan, BPBD Kaltim telah melakukan berbagai langkah antisipasi.

Salah satunya dengan memastikan kesiapan peralatan pemadaman, termasuk mesin pompa air, sehingga dapat digunakan dengan cepat ketika terjadi kebakaran.

Langkah ini penting karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September.

Pada periode ini, kondisi lahan yang semakin kering dapat meningkatkan potensi api menyebar lebih cepat.

Cahyo menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan BPBD atau satu instansi.

Pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perusahaan perkebunan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) perlu terlibat dalam upaya pencegahan maupun pemadaman.

"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kerja sama semua pihak agar lebih efektif,"katanya.

Berdasarkan pemantauan BPBD Kaltim, 77 hotspot tersebut tersebar di Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, hingga Kota Bontang.

Sebaran tersebut menunjukkan potensi karhutla mulai muncul di sejumlah kawasan Kaltim.

Kondisi ini juga menjadi perhatian di Samarinda.

BPBD Kota Samarinda mencatat 46 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga 14 Agustus 2026.

Dari seluruh kejadian tersebut, luas lahan yang terdampak mencapai 46,04 hektare.

Kecamatan Palaran menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian.

Setelah itu, Samarinda Ulu dengan 11 kejadian dan Samarinda Utara sebanyak 8 kejadian.

Selanjutnya, Sambutan mencatat 6 kejadian, Sungai Pinang 4 kejadian, Sungai Kunjang dan Loa Janan Ilir masing-masing 2 kejadian, serta Samarinda Kota satu kejadian.

Sedangkan Samarinda Seberang dan Samarinda Ilir belum mencatat kejadian karhutla pada periode tersebut.

Jika dilihat dari luas lahan yang terbakar, Palaran juga menjadi wilayah dengan dampak paling besar.

Area terdampak di kecamatan tersebut mencapai sekitar 320.000 meter persegi atau 32 hektare.

Samarinda Utara berada di posisi berikutnya dengan luas sekitar 40.200 meter persegi, disusul Samarinda Ulu 30.885 meter persegi dan Sungai Kunjang sekitar 25.000 meter persegi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai tingginya kejadian karhutla tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan masing-masing daerah.

Menurutnya, asap yang muncul akibat kebakaran dapat bergerak mengikuti arah angin dan berpotensi memberikan dampak ke kabupaten atau kota lain.

"Di Samarinda lagi ada kejadian di Palaran, maka itu akan berkontribusi kepada Balikpapan. Atau daerah Kukar di Jalan Poros Samarinda-Bontang juga berkontribusi pada wilayah Bontang, Samarinda, dan Kukar sendiri," kata Andi Harun.

Ia menjelaskan, karakter karhutla berbeda dengan bencana yang dampaknya hanya berada di satu lokasi.

Ketika kebakaran menghasilkan asap, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di wilayah yang cukup jauh dari titik api.

"Ya, ini persoalan yang cukup serius karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya asap di Kalimantan Timur ini tidak berdiri sendiri satu daerah," ujarnya.

Andi Harun mendorong Pemprov Kaltim mengambil peran sebagai penghubung dalam penanganan karhutla lintas kabupaten dan kota.

Setiap daerah dinilai dapat menyiapkan sumber daya masing-masing, kemudian seluruh kekuatan tersebut dikonsolidasikan dalam satu gerakan bersama.

"Nah, ini kita berharap ada gerakan secara bersama di tingkat provinsi," katanya.

Menurut Andi Harun, koordinasi ini tidak cukup hanya berupa rapat administratif.

Pemerintah provinsi perlu memberikan arahan teknis yang jelas mengenai pembagian tugas, kesiapan personel, peralatan, hingga dukungan anggaran ketika terjadi kebakaran.

"Lagi-lagi kami berharap untuk hal yang sifatnya efeknya bisa lintas daerah, sebaiknya ini memang kita menunggu arahan, ada gerakan bersama dari provinsi," tuturnya.

Di tingkat kota, Pemkot Samarinda mengaku telah menyiapkan sejumlah perangkat untuk menghadapi ancaman karhutla.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya disiapkan untuk mendukung respons ketika terjadi kebakaran.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Forkopimda, TNI-Polri dan unsur terkait, termasuk BNPB.

Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta segera melakukan koordinasi apabila menemukan kejadian kebakaran di wilayahnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi teknis karena asap dapat bergerak melewati batas administratif.

Dengan kondisi ini, respons terhadap kebakaran harus dilakukan sejak api pertama kali terdeteksi.

"Karhutla itu kebakaran lahan dan hutan itu tidak cukup dengan satu daerah tertentu karena namanya asap melintas antar kabupaten. Oleh sebab itu kita harus menjalin koordinasi konkret yang bersifat teknis," katanya.

Pemkot Samarinda juga menerapkan pola pentahelix dalam kesiapsiagaan bencana.

Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan unsur terkait lainnya diharapkan memiliki peran masing-masing dalam mencegah serta menangani karhutla.

Andi Harun mengatakan, dunia usaha di Samarinda juga telah memahami pola kerja tersebut.

Keterlibatan banyak unsur dinilai penting karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi kebakaran lahan yang terjadi secara bersamaan di sejumlah lokasi.

Di sisi lain, kondisi cuaca turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Andi Harun menyebut pengaruh El Nino dapat meningkatkan risiko kebakaran karena kondisi lingkungan menjadi lebih kering.

"Nah, ini dampak El Nino, dampak yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu sesuatu yang bersifat di luar kehendak kita," ujarnya.

BPBD Kaltim sendiri mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Cara tersebut berisiko menimbulkan api yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan mulai kering dan angin bertiup cukup kencang.

"Kami minta masyarakat lebih waspada. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena risikonya sangat besar," ucapnya. (abi)