Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Budi Purnomo, Jumat (24/7/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi karhutla lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Budi Purnomo, mengatakan kondisi cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki musim kering. Meski demikian, hujan yang masih turun di beberapa wilayah dinilai membantu menekan meluasnya kebakaran.

"Memasuki akhir Juli hingga September, Oktober, bahkan November diperkirakan menjadi periode musim kemarau. Suhu udara mulai terasa lebih panas, tetapi masih diselingi hujan. Kondisi itu cukup membantu karena dampak kebakaran menjadi relatif lebih kecil dibandingkan jika cuaca benar-benar kering," katanya, Jumat (24/7/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kaltim, hampir setiap hari masih terjadi kebakaran lahan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebagian besar kejadian diduga dipicu oleh faktor kelalaian manusia.

Menurutnya, luasan kebakaran terbesar yang tercatat dalam beberapa waktu terakhir terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Namun, setiap lokasi kebakaran umumnya memiliki luasan di bawah lima hektare dan tersebar di beberapa titik.

"Kasus terbesar yang kami catat terjadi di Kutai Barat, tetapi luasannya masih di bawah lima hektare. Meski begitu, titik-titik kebakaran tetap harus diwaspadai sehingga kami terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota agar penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin," ujarnya.

Selain Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Berau juga masuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Sementara itu, daerah perkotaan cenderung memiliki risiko lebih rendah karena minim lahan terbuka.

Dirinya menjelaskan seluruh wilayah di Kalimantan Timur sebenarnya memiliki potensi kebakaran, tergantung pada kondisi cuaca dan kemunculan titik panas atau hotspot.

"Hampir semua daerah memiliki potensi karhutla. Namun, jika melihat data titik panas, Kutai Timur dan Kutai Barat masih menjadi daerah yang paling sering muncul. Informasi potensi tersebut dapat dipantau melalui laman BPBD karena terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi di lapangan," katanya.

Ia menambahkan, keberadaan hotspot tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran. Titik panas dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pantulan panas dari atap seng maupun aktivitas pertambangan. Karena itu, setiap temuan hotspot selalu diverifikasi bersama BPBD kabupaten/kota untuk memastikan apakah benar terjadi titik api.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, BPBD Kaltim juga melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan pemegang konsesi. Menurut Buyung, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, TNI, Polri, hingga pemerintah pusat.

"Perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi juga telah membentuk tim relawan internal dan menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran. Saat apel siaga di kawasan Ibu Kota Nusantara beberapa waktu lalu, mereka juga ikut terlibat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla," jelasnya.

Dari sisi sarana dan prasarana, ia menilai sebagian besar BPBD kabupaten/kota maupun pihak swasta telah memiliki peralatan dasar untuk penanganan awal kebakaran. Namun, tantangan masih muncul apabila kebakaran meluas dan terjadi di lokasi yang sulit dijangkau.

"Kalau kebakaran masih skala kecil, peralatan yang ada umumnya masih memadai. Tetapi jika luasannya besar dan akses menuju lokasi sulit, tentu penanganannya menjadi lebih berat," ujarnya.

Apabila kondisi kebakaran meningkat secara signifikan, BPBD Kaltim akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajukan dukungan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan.

Dirinya menegaskan keselamatan personel di lapangan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla.

"Prinsip kami adalah mengendalikan kebakaran secepat mungkin tanpa mengabaikan keselamatan petugas. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, sektor swasta, Manggala Agni hingga pemerintah pusat, harus bersatu menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya. (*Yud)