Aksi Demontrasi di depan Pemkab Kukar, Kamis (23/7/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Program Kukar Idaman Terbaik dan penggunaan APBD 2026 menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kutai Kartanegara (Kukar).

Melalui aksi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kukar pada Kamis (23/7/2026), mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang dinilai belum berjalan optimal.

Mereka menilai berbagai persoalan yang muncul sepanjang tahun ini menjadi bukti bahwa banyak program belum berjalan sesuai harapan masyarakat.

HMI Kukar membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program prioritas daerah hingga meminta pemerintah lebih tegas memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat.

Ketua Umum HMI Kukar, Zulhansyah mengatakan, aksi tersebut bukan sekadar bentuk kritik, melainkan upaya mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah dianggarkan.

"Pada intinya kami mengevaluasi apa yang sudah dianggarkan dan apa yang menjadi program pemerintah. Kami melihat representasi Kukar Idaman Terbaik tahun ini belum semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang sedang stagnan," ujarnya kepada KutaiRaya.com.

Menurutnya, salah satu penyebab terhambatnya berbagai program pembangunan adalah belum optimalnya penerimaan hak daerah dari pemerintah pusat.

Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih berani memperjuangkan hak tersebut agar pembangunan tidak terus bergantung pada kondisi fiskal yang semakin terbatas.

"Seharusnya sebagai daerah penghasil kita bisa lebih tegas kepada pemerintah pusat. Memang hampir semua daerah mengalami kondisi yang sama, tetapi Kukar punya posisi yang berbeda karena menjadi daerah penghasil. Hak-hak daerah itu harus benar-benar diperjuangkan," katanya.

Ia menyebutkan keterbatasan anggaran saat ini telah berdampak langsung terhadap masyarakat.

Berbagai program pembangunan melambat sehingga roda perekonomian ikut terpengaruh.

"Program-program pemerintah itu menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau anggarannya terganggu, otomatis pembangunan juga ikut terhambat. Sebagus apapun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan berjalan maksimal," ucapnya.

Maka itu, HMI meminta pemerintah daerah membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, termasuk melibatkan anggota DPR RI asal Kalimantan Timur agar bersama-sama memperjuangkan hak fiskal daerah.

"Kami berharap pemerintah daerah, DPR RI, maupun seluruh pihak yang mewakili Kalimantan Timur bisa bersatu memperjuangkan hak-hak Kukar agar pembangunan tidak terus terkendala," tuturnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Irianto, mengakui kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan yang berdampak pada sejumlah program prioritas.

Ia menjelaskan situasi ini bukan hanya terjadi di Kukar, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

"Secara ideal memang semua program harus bisa dijalankan. Tetapi kenyataannya kita sedang menghadapi kesulitan fiskal dan kondisi ini hampir merata di seluruh Indonesia. Karena itu pelaksanaan program dan janji-janji pemerintah daerah tentu mengalami penyesuaian," ujarnya.

Namun, pemerintah tetap berupaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Kalau anggaran terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak, tentu kita harus memilih mana yang benar-benar menjadi prioritas. Pengeluaran wajib seperti gaji pegawai, operasional kantor, listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu barulah sisa anggaran dialokasikan untuk program prioritas, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut akan diteruskan kepada Bupati Kukar untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

"Kami memandang ini bukan hanya aspirasi HMI, tetapi suara masyarakat yang mereka wakili. Pemerintah tentu akan menindaklanjuti dan mencermati seluruh masukan yang disampaikan," ucapnya. (*Zar)