Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kukar, Rabu (22/7/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Di tengah aktivitas belasan perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar Desa Separi dan Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), banyak warga sekitar yang justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Kondisi ini memicu keluhan masyarakat yang menilai kesempatan kerja lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah dibandingkan warga di wilayah operasi perusahaan.

Persoalan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang mempertemukan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan sejumlah perusahaan tambang, seperti PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Harmoni Panca Utama (HPU), dan Bina Sarana Sukses (BSS) .

Pemerhati Masyarakat Desa Separi, Abidinsyah mengatakan, persoalan utama yang disampaikan masyarakat bukan semata-mata soal jumlah lowongan kerja, melainkan pola rekrutmen yang dinilai belum berpihak kepada warga lokal.

"Persoalannya sebenarnya ada di ketenagakerjaan. Rekrutmen karyawan masih didominasi oleh orang luar dibandingkan masyarakat desa. Padahal seharusnya masyarakat yang berada paling dekat dengan wilayah operasional perusahaan mendapatkan prioritas," ujarnya usai RDP, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, perusahaan selama ini sering beralasan bahwa tenaga kerja lokal belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Namun, alasan tersebut dinilai tidak bisa terus dijadikan pembenaran.

Ia menegaskan, apabila memang kemampuan masyarakat masih kurang, perusahaan seharusnya lebih dahulu memberikan pelatihan agar warga lokal siap bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia kerja.

"Kalau memang kendalanya kompetensi, ya solusinya bukan terus mengambil tenaga kerja dari luar. Masyarakat lokal harus dibekali pelatihan terlebih dahulu. Dengan begitu, kebutuhan tenaga kerja bisa dipenuhi dari desa ring 1, bahkan ring 2 dan ring 3," katanya.

Ia juga menilai program pemberdayaan masyarakat seharusnya sudah dijalankan sejak awal perusahaan beroperasi, bukan baru dipikirkan ketika persoalan mulai muncul.

"Kalau dari dulu masyarakat sudah dilatih, ketika perusahaan tidak lagi beroperasi mereka tetap punya keterampilan dan bisa mandiri. Itu yang kami harapkan, bukan hanya bergantung pada tambang," tuturnya.

Ia menambahkan, setiap hari warga sekitar menghirup debu batu bara dan merasakan dampak aktivitas perusahaan.

"Sudah sewajarnya mereka mendapat kesempatan bekerja. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan kalau nanti muncul konflik sosial di lapangan," ucapnya.

Ia menyebutkan ada sekitar 14 perusahaan, baik perusahaan utama maupun subkontraktor, yang beroperasi di Desa Separi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono mengatakan, RDP ini digelar setelah masyarakat merasa aspirasi mereka belum mendapat penyelesaian meskipun telah beberapa kali disampaikan kepada perusahaan maupun pemerintah desa.

"Hari ini ada dua desa yang menyampaikan aspirasi dengan tujuan yang sama, yaitu Desa Separi dan Bukit Pariaman, dengan di sisi lain dari perusahaan PT MSJ, HPU, dan BSS. Syukurnya semua pihak hadir sehingga bisa duduk bersama mencari solusi," katanya.

Selain persoalan rekrutmen tenaga kerja, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai limbah perusahaan dan permintaan pembangunan embung di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman

Warga berharap perusahaan lebih memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah ring satu karena mereka menjadi pihak yang paling merasakan dampak aktivitas pertambangan.

"Mereka merasa persoalan ini sudah disampaikan ke perusahaan maupun pemerintah desa, tetapi belum ada penyelesaian. Karena itu mereka meminta DPRD memfasilitasi agar semua pihak bisa duduk bersama mencari jalan keluar," ujarnya.

Ia mengemukakan, sebelum RDP digelar, masyarakat sempat melakukan aksi dengan menahan operasional kendaraan perusahaan sebagai bentuk protes.

Maka itu, DPRD bergerak cepat menjadwalkan RDP agar persoalan tidak berlarut-larut dan situasi tetap kondusif.

"Kami juga meminta masyarakat tidak melakukan aksi lagi karena DPRD berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan ini melalui dialog," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kukar dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, termasuk meninjau kawasan operasional perusahaan dan lokasi yang menjadi keluhan masyarakat.

"Kami akan turun langsung supaya bisa melihat kondisi di lapangan. Karena masyarakat yang tinggal di ring satu ini rumahnya berada di sekitar jalan hauling perusahaan, sehingga kami ingin memastikan semua persoalan yang mereka sampaikan benar-benar mendapat solusi," ucapnya. (*Zar)