Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, Senin (13/7/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda menghadirkan inovasi aplikasi SAPA Keluarga sebagai upaya mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan konsultasi terkait pembangunan keluarga dalam satu wadah.

Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan SAPA Keluarga merupakan terobosan yang dikembangkan agar pelayanan tetap berjalan optimal meski sejumlah program belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran tahun 2026.

"Melalui inovasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, DPPKB tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga berkualitas," ujar Deasy, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, SAPA Keluarga mengintegrasikan berbagai layanan DPPKB sehingga masyarakat tidak perlu mencari informasi dari berbagai tempat. Layanan tersebut mencakup edukasi pencegahan stunting, konseling keluarga, kesehatan remaja, pendampingan calon pengantin, hingga informasi mengenai program keluarga berencana.

"Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai stunting, konseling keluarga, kesehatan remaja, calon pengantin, hingga berbagai layanan DPPKB lainnya dalam satu wadah," katanya.

Deasy menjelaskan, pembangunan keluarga merupakan proses jangka panjang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu, inovasi pelayanan menjadi salah satu strategi agar program tetap menjangkau masyarakat secara luas meski di tengah keterbatasan anggaran.

"Membangun keluarga yang berkualitas bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua hari, atau bahkan satu bulan, tetapi merupakan proses jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran," ucapnya.

Selain menghadirkan inovasi baru, DPPKB juga mencatat capaian positif pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang terus meningkat setiap tahun sesuai target yang telah ditetapkan.

"Hal itu menjadi motivasi bagi kami bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga harus berjalan seiring dengan program kerja DPPKB," tutur Deasy.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah program yang membutuhkan tambahan dukungan anggaran. Program tersebut meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

"Program-program tersebut belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada tahun 2026," jelasnya.

Ke depan, DPPKB juga berencana mengembangkan program Lansia Preneur dan Akseptor Preneur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.

"Harapannya, keluarga tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga risiko stunting dapat dicegah," katanya.

Di sisi lain, Deasy menyebut keberlangsungan kader di lapangan menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Sebagian besar kader belum menerima insentif tetap meski memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat.

"Kalau kader dibentuk tetapi tidak ada pembinaan dan keberlanjutan program, tentu mereka akan kehilangan motivasi. Karena itu, dukungan anggaran menjadi kebutuhan yang sangat penting," tegasnya.

Untuk menjaga semangat kader, DPPKB terus memberikan pelatihan, pembinaan, monitoring, evaluasi, hingga penghargaan melalui berbagai kegiatan.

"Kami berupaya memberikan dukungan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian penghargaan melalui berbagai lomba," ungkap Deasy.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengapresiasi inovasi yang dilakukan DPPKB di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Pembangunan ketahanan keluarga memang tidak seperti pembangunan fisik. Kalau pembangunan jalan atau gedung hasilnya langsung terlihat, tetapi pembangunan keluarga baru akan terasa manfaatnya 10 hingga 20 tahun ke depan melalui kualitas manusianya," kata Sri Puji.

Ia berharap, pemerintah kota dapat memberikan tambahan anggaran pada APBD Perubahan maupun APBD 2027 agar program-program DPPKB, termasuk inovasi SAPA Keluarga, dapat terus dikembangkan.

"Kami berharap pada APBD Perubahan maupun penyusunan anggaran berikutnya terdapat tambahan anggaran untuk mendukung program-program DPPKB," pungkasnya. (*Abi)