Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, di Hotel Grand Senyiur, Senin (13/7/2026). (Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Persoalan layanan air bersih, penanganan banjir, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi perhatian utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, di Hotel Grand Senyiur, Senin (13/7/2026).

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan sebagai jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, mengatakan rapat paripurna merupakan lanjutan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum pada 6 Juli lalu.

Menurut Alwi, secara umum DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Fraksi-fraksi meminta pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi melalui kemudahan berusaha, serta memperbesar alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Selain itu, DPRD juga menyoroti berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, di antaranya ketersediaan air bersih, banjir, kenaikan harga BBM, serta keberadaan SiLPA yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan peningkatan layanan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, gangguan distribusi air yang terjadi beberapa pekan lalu dipicu oleh kebocoran pipa di sejumlah titik akibat usia jaringan yang telah mencapai hampir 40 tahun.

Karena itu, Pemkot bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) terus melakukan peremajaan jaringan perpipaan secara bertahap, sekaligus meningkatkan kapasitas air baku melalui pengerukan Waduk Manggar dan optimalisasi kolam-kolam retensi.

"Tambahan kapasitas sekitar 55 liter per detik kami arahkan untuk memperkuat pelayanan di Balikpapan Barat. Tahun ini juga ditargetkan sekitar 12 ribu sambungan rumah baru, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai kesiapan jaringan pipa induk," ujar Bagus.

Ia menambahkan, pemerintah juga masih mengkaji investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem penyediaan air bersih di Kota Balikpapan.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menjelaskan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu. Ia menyebut proyek tersebut telah melalui pemeriksaan BPK RI, sementara kontrak dengan penyedia jasa diputus karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Pemerintah berharap kelanjutan pembangunan dapat dianggarkan kembali melalui APBD Tahun 2027.

Sementara terkait penanganan banjir, Pemkot menilai pembebasan lahan di kawasan hilir DAS Ampal menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi genangan. Namun, keterbatasan anggaran membuat proses tersebut masih dilakukan secara bertahap.

Bagus berharap ada dukungan DPRD agar alokasi anggaran pembebasan lahan dapat ditingkatkan sehingga penanganan banjir bisa dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.

"Kami berharap ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar program pembebasan lahan di hilir DAS Ampal dapat dipercepat sehingga penanganan banjir berjalan lebih optimal," katanya.

Mengenai SiLPA Tahun Anggaran 2025, Bagus menegaskan nilainya relatif kecil dan bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, SiLPA lebih banyak berasal dari efisiensi hasil lelang serta sejumlah kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran.

Ia memastikan SiLPA tersebut akan dimanfaatkan kembali sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah, untuk memperkuat pembiayaan program pembangunan pada APBD Tahun 2026. (Las)