Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, Senin (13/7/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Komisi III DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadikan program pengendalian banjir sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting mengingat banjir masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah kota.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, mengatakan arah pembangunan pada tahun mendatang harus lebih berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pengendalian banjir menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, serta aktivitas ekonomi warga.

"Harapan kami, program tahun 2027 benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat, termasuk melanjutkan pengendalian banjir dari hulu hingga hilir," ujar Yusrul, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu titik tertentu. Pemerintah daerah perlu melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar upaya pengendalian banjir dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Menurutnya, beberapa program strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain normalisasi Sungai Karang Mumus sebagai sungai utama yang melintasi Kota Samarinda, normalisasi anak-anak sungai yang menjadi jalur aliran air, serta pembangunan berbagai infrastruktur pengendalian banjir yang memiliki dampak jangka panjang.

Ia menilai, keberlanjutan program-program tersebut menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan yang selama ini masih menjadi langganan banjir ketika curah hujan tinggi.

"Program pengendalian banjir harus dilakukan secara terintegrasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Dirinya menambahkan, konsep pengendalian banjir harus dilakukan dari kawasan hulu hingga hilir sehingga seluruh sistem drainase dan aliran sungai dapat berfungsi secara maksimal. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penanganan banjir tidak hanya mengurangi genangan di satu wilayah, tetapi juga meminimalkan perpindahan titik banjir ke kawasan lainnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir juga perlu diimbangi dengan pemeliharaan saluran drainase, normalisasi sungai secara berkala, serta pengawasan terhadap tata ruang agar tidak menghambat aliran air. (*Yud)