Wakil Bupati Berau, Gamalis


BERAU, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang fiskal lebih luas kepada pemerintah daerah melalui pelonggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Kebijakan ini dinilai menjadi peluang strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan, arah kebijakan nasional tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Berau dalam mengakselerasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap tambahan kapasitas fiskal harus dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan pemerintah pusat tentu harus kita respons secara cepat dan tepat. Ruang fiskal yang semakin baik harus menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas APBD akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Gamalis, tantangan pemerintah daerah saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

“Yang terpenting bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui program-program yang berkualitas dan tepat sasaran,” katanya.

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata, Berau dinilai memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan fiskal yang optimal, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gamalis juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah kabupaten agar berbagai program strategis nasional dapat diimplementasikan secara optimal di Berau.

Berbagai program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, hingga pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan terus menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Seluruh program nasional yang memberikan dampak positif akan kami dukung. Namun implementasinya akan disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Berau agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, baik oleh masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, maupun pedalaman,” tegasnya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Berau optimistis percepatan pembangunan dapat terus diwujudkan.

Harapannya, setiap kebijakan fiskal yang diterapkan mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bumi Batiwakkal.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD menjadi investasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Itulah komitmen kami dalam mewujudkan Berau yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Gamalis. (Adv/Bul)