Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin.(Dok. Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi partai dengan mengedepankan politik kejujuran, serta tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun unsur birokrasi dalam proses konsolidasi kepengurusan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin mengatakan, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai sikap dan kinerja politik para pemimpin maupun partai.

"Politik kejujuran itu penting. Masyarakat sekarang sudah bisa membedakan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya pencitraan atau datang saat momentum 5 tahunan saja. Apa yang dilakukan akan dinilai langsung oleh masyarakat," kata Rendi, Senin (29/6/2026).

Ia menilai setiap aktivitas politik harus dilandasi ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar membangun citra melalui media sosial atau klaim keberhasilan semata.

Sementara itu Wakabid Pemerintahan, Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menegaskan kemenangan partai harus diraih melalui kerja organisasi dan kekuatan kader, bukan dengan memanfaatkan birokrasi.

Menurutnya, ASN harus tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sesuai fungsi dan kewenangannya, sedangkan pembangunan struktur partai sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus partai.

"Kalau mau menang, partai harus membangun struktur organisasi sampai ke bawah. Yang bekerja membangun partai adalah pengurus partai, bukan camat, kepala desa ataupun birokrasi. PDI Perjuangan berkomitmen tidak menggunakan birokrasi untuk menggarap kepengurusan partai," tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai partai pemenang di Kukar, PDI Perjuangan memiliki basis kader yang kuat hingga akar rumput.

Sehingga konsolidasi organisasi diyakini dapat berjalan optimal tanpa harus melibatkan unsur birokrasi. (Dri)