Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham.(Dok. Andri Wahyudi/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kekurangan tenaga guru masih menjadi persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Tingginya angka pensiun guru yang tidak diimbangi dengan pengangkatan tenaga pendidik baru membuat sejumlah sekolah harus mencari berbagai solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham mengatakan, kebutuhan guru di sejumlah sekolah saat ini semakin mendesak, terutama karena banyak tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.

Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi dengan pemetaan kebutuhan guru yang lebih baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

“Guru yang pensiun cukup banyak. Harapan kami dinas bisa memetakan kebutuhan guru secara lebih detail. Kalau ada sekolah yang kelebihan guru dan ada sekolah yang kekurangan, bisa dilakukan pemerataan agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi,” ucap Idham, Jumat (19/6/2026).

Idham menilai distribusi guru yang tepat menjadi langkah penting di tengah keterbatasan pemerintah daerah untuk melakukan penambahan pegawai baru.

Selain itu, keberadaan kepala sekolah definitif juga diperlukan agar pengelolaan sekolah berjalan lebih maksimal.

“Masih banyak kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas. Ini juga perlu menjadi perhatian karena kepala sekolah definitif tentu lebih leluasa dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan sekolah,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru dalam jangka pendek, Idham menyarankan sekolah memanfaatkan kewenangan yang ada dengan merekrut tenaga honorer sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang sangat diperlukan, sekolah bisa merekrut lulusan pendidikan sebagai guru honorer yang dibiayai dari anggaran sekolah. Ini bisa menjadi solusi sementara sambil menunggu kebijakan pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, Perizinan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kukar, Tulus Sutopo mengakui kekurangan guru terjadi karena pengangkatan tenaga pendidik baru tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun setiap tahun.

“Sejak 2010 tidak ada pengangkatan guru secara khusus yang mampu menutupi kebutuhan. Di sisi lain, hampir setiap bulan ada guru yang memasuki masa pensiun,” tutur Tulus.

Ia menegaskan keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi kekosongan yang muncul akibat pensiun guru di sekolah-sekolah.

“Kalau guru SD pensiun, misalnya guru kelas, otomatis ada satu kelas yang tidak memiliki wali kelas. Mau tidak mau sekolah harus mencari tenaga pengganti agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” ujarnya.

Menurut Tulus, pengadaan guru honorer bukan karena keinginan sekolah, melainkan kebutuhan yang tidak bisa dihindari demi menjaga pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

“Selama untuk kepentingan peserta didik, kami tetap konsisten menyediakan guru honorer melalui mekanisme yang diperbolehkan. Sebab tanpa guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan,” katanya.

Disdikbud Kukar mencatat jumlah guru yang terdata di seluruh wilayah Kukar hingga Februari 2026 mencapai 6.191 orang.

Namun dengan terus bertambahnya angka pensiun setiap tahun, kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusi agar kualitas pendidikan tetap terjaga. (Dri)