- Rabu, 17 Juni 2026
Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026, yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026. Melalui kegiatan yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026), pemerintah mendorong ribuan pelaku usaha mikro untuk naik kelas melalui legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Festival yang menjadi bagian dari peringatan Hari Kewirausahaan Nasional dan Hari UMKM 2026 itu dihadiri sekitar 1.100 pelaku UMKM dari Balikpapan dan berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Riza Damanik, mengatakan penunjukan Kalimantan Timur sebagai daerah pertama penyelenggara festival menunjukkan besarnya potensi UMKM di wilayah tersebut.
"Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro pada tahun 2026," jelasnya.
Menurut Riza, festival ini merupakan kelanjutan program tahun sebelumnya yang berhasil mempercepat transformasi usaha mikro di Indonesia. Sepanjang 2025, lebih dari 14 juta UMKM berhasil beralih dari sektor informal menjadi sektor formal melalui berbagai layanan legalitas usaha yang difasilitasi pemerintah.
Selain itu, lebih dari 6,5 juta produk UMKM memperoleh sertifikasi halal, lebih dari satu juta UMKM mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta lebih dari empat juta pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini kami menghadirkan inovasi baru agar dampaknya lebih berkelanjutan. Seluruh peserta festival akan terintegrasi dalam sistem SAPA UMKM dan layanan PTSP di Balikpapan ditambah 10 layanan baru untuk mendukung pengembangan usaha mikro," katanya.
Melalui festival tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan mulai dari penerbitan legalitas usaha, sertifikasi halal, konsultasi hukum, pendampingan bisnis, hingga akses pembiayaan. Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan pelatihan digitalisasi usaha dan pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan daya saing di pasar digital.
Riza menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha mikro jika ingin bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas
"UMKM telah membuktikan diri sebagai sektor yang tangguh. Saat berbagai sektor mengalami tekanan, UMKM tetap bertahan dan menjadi penopang ekonomi masyarakat," kata Rudy.
Ia berharap festival tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mampu mendongkrak omzet, kualitas produk, dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan berbagai program prioritas, mulai dari pelatihan UKM ekspor, sertifikasi usaha, penguatan literasi digital, hingga pengembangan kewirausahaan terpadu yang menyasar lebih dari 1.000 pelaku usaha pada periode 2025-2026.
Di sisi lain, akses pembiayaan juga terus diperluas. Hingga Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mencapai Rp1,92 triliun yang telah dinikmati sekitar 24 ribu pelaku UMKM di 10 kabupaten dan kota.
Pemerintah berharap kombinasi legalitas usaha, akses permodalan, digitalisasi, serta pemanfaatan teknologi AI dapat mempercepat lahirnya UMKM yang lebih modern, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Timur di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Las)
